NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BONE 2019-2039

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan  karuniaNya, Fakultas Syariah dan Hukum Islam bekerjasama dengan Dinas Prindustrian Kabupaten Bone telah dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik sebagai kewajiban dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bone.

Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomo 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana sistematikanya mengacu kepada Lampiran I Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian khususnya pada Pasal 10 dan Pasal 11 setiap Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri di masa mendatang dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Untuk selanjutnya dapat diteruskan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone melalui Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Bone.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak  yang telah  membantu  dan berpartisipasi dalam penyelesaian Naskah Akademik ini.

 

Bone, 12 Maret 2020

Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN Bone,

 

 

                                                                                                        Tim Penyusun

 

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………..……………………………………………………..          i

DAFTAR ISI …………………………..…………………………………………………………………..       ii 

 III BAB I   PENDAHULUAN ………………………………………………………     1

  1. Latar Belakang …………………………………………………………………………. 1
  2. Identifikasi Masalah ………………………………………………………………….. 4
  3. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ………   7
  4. Metode Kajian …………………………………………………………………………. 4

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS ………………………    20

  1. Kajian Teoritis …………………………………………………………………………… 20
  2. Pengertian Industri………………………………………………………………… 20
  3. Tujuan Pembangunan Industri ………………………………………………… 22
  4. Pengelompokan Jenis Industri ………………………………………………… 25
  5. Klaster Industri ……………………………………………………………………… 28
  6. Kawasan Industri …………………………………………………… 31
  7. Manfaat Kawasan Industri Meningkatkan Investasi Daerah ………. 37
  8. Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Bone …… 41
  9. Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Raperda Rencana Pengembangan Industri ……………………………………………… 53
  10. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat …………………………………………………………………. 60
  11. Kondisi Yang Ada ………………………………………………………………… 60
  12. Permasalahan Yang Dihadapi …………………………………………………. 61
  13. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara…………………………………………………………………………………….. 63

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS  PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ………………………………..      77

  1. Evaluasi Dan Analisis Peraturan  Perundang-Undangan Terkait………    77
  2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.. 82
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria………………………………………   83

  1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan…… 84
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional…………………………….    85

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 86
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ……………. 87
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik……………………………………..  87

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup …………………………………. 88
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan………………………………….. 89
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan …………………………………………….. 90
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ….. 91
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah …………………………………………….    92

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional ……………………………………   93

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun …………………………. 94
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri …………………………………………………………….     95

BAB IV  LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,DAN YURIDIS ………………..      96

  1. Landasan Filosofis ……………………………………………………………………. 96
  2. Landasan Sosiologis…………………………………………………………………… 99
  3. Landasan Yuridis. ……………………………………………………………………… 100

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH …………………………..………………………..    106

  1. Jangkauan Pengaturan ……………………………………………… 106
  2. Arah pengaturan ……………………………………………………      106
  3. Ruang lingkup Pengaturan………………………………………….. 107

BAB VI  PENUTUP …………………………………………………………………………………..           119

  1. A. Simpulan …………………………………………………………………………………. 119
  2. B. Saran ……………………………………………………………………………………….. 119

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………….………………………….         121

LAMPIRAN

 

 

NASKAH AKADEMIK

RANPERDA RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

KABUPATEN BONE

BAB I   PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, saat ini, isu utama, urgen dan kekinian berkaitan dengan permasalahan pembangunan di sektor perindustrian adalah bagaimana mengatasi dan mengurai permasalahan pembangunan industri seperti masih lemahnya daya saing industri nasional, belum kuat dan belum dalamnya struktur indutri nasional, masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa, dan belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan di sektor industri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, semakin memperkuat peran industri dalam perekonomian Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan industri dan pengembangan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone mengamanatkan bahwa arahan pengembangan industri di Kabupaten Bone adalah di bentuknya kawasan peruntukan industri besar, industri  kecil dan rumah tangga di kawasan yang cukup tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bone memiliki RPIK sebagai Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan daerah.

Walaupun dalam RIPIN 2015-2035, Kabupaten Bone tidak termasuk salah satu Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Kabupaten Bone masuk Kawasan Andalan Nasional, RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Bone telah menetapkan ketentuan Umum Paraturan Zonasi Kabupaten Bone berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032, termasuk Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi misalnya perikanan budidaya dan pengolahan dan Kawasan Industri peruntukan industri.

Dalam Rancana Tata Ruang Wilayah kabupaten bone tahun 2012-2032, tahun 2016-2036 disebutkan, bahwa zona peruntukan industri sebagai berikut:

  1. Kawasan Peruntukan Industri: (a) Kawasan Pabrik Industri besar dan (b). Kawasan peruntukan industri rumah tangga;
  2. Kawasan peruntukan industri besar: (a) Kawasan Pabrik Gula Camming di Kecamatan Libureng, (b) Kawasan Pabrik Gula Arasoe di Kecamatan Cina, (c) dan (d) Kawasan Pabrik Pengeloloaan Alcohol/Spritus di Kecamatan Cina dan kawasan industri Bone (KIBO) seluas 45,64 Ha ditetapkan akan dikembangkan Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Awangpone;
  3. Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga. Kawasan ini berupa Kawasan aglomerasi industri rumah tangga berupa: (a) pengolahan hasil pertanian, (b) industri makanan, (c) industri kerajinan, Industri meubel dan pertukangan. Kawasan ini ditetapkan pada Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomekko, Tonra, Patimpeng, Libureng, Mare, Sibulue, Cina, Barebbo, Ponre, lappariaja, Lamuru, Tellulimpoe, Bengo, Ulaweng, Palakka, Awangpone, TelluSiattinge, Amali, Ajangale, Dua Boccoe, Cenrana, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur.

Kabupaten Bone adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup potensial dalam pengembangan industri karena memiliki sumber daya alam seperti hasil laut, pertanian, peternakan dan pertambangan yang sangat melimpah serta lahan untuk pengembangan industri yang cukup tersedia untuk pembangunan  kawasan  industri  dan  sentra  IKM.  Wilayah  Kabupaten Bone memiliki potensi industri yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kegiatan industri dan perdagangan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan minat investor yang tinggi.

Memperhatikan pentingnya adanya perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Bone, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone serta aturan yang melandasinya. Di samping secara fakta diperlukan adanya perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan fokus, penyusunan perencanaan pembangunan industri ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tujuan pembangunan  industri  secara  nasional  yaitu  dalam  rangka  mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri.

Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten/Kota disusun paling sedikit dengan memperhatikan :

  1. Potensi sumber daya industri daerah
  2. Rencana Tata  Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Kawasan Strategis Kabupaten;
  3. Keserasian dan  keseimbangan  dengan  kegiatan  sosial  ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Rencana  Pembangunan  Industri  Kabupaten Bone   merupakan  prioritas  dari kepala daerah di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD)  terkait,  melalui  program  dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

  1. Identifikasi Masalah

Permasalahan pengembangan industri baik secara nasional maupun lokal  merupakan permasalahan baik bersifat  umum maupun  bersifat khusus yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone pada saat ini. Menurut Kementerian Perindustrian, secara umum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pembangunan industri di Indonesia:

  1. Industri nasional selama ini lebih menekankan pada industri berskala luas dan industri teknologi tinggi. Adanya strategi ini mengakibatkan berkembangnya industri yang berbasis impo Industri-industri tersebut sering  terpukul  oleh  depresiasi  mata  uang  rupiah  yang tajam;
  2. Penyebaran industri belum merata karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Industri yang hanya terkonsentrasi pada satu kawasan ini tentulah tidak sejalan dengan kondisi geografis Indonesia yang menyebut dirinya sebagai negara kepulauan;
  3. Lemahnya  kegiatan   ekspor   Indonesia   yang   tergantung   pada kandungan impor bahan baku yang tinggi, juga masih tingginya tingkat suku bunga pinjaman bank di Indonesia, apalagi belum sepenuhnya Indonesia diterima di pasar internasional;
  4. Komposisi  komoditi   ekspor   Indonesia   pada   umumnya   bukan merupakan   komoditi   yang   berdaya   saing,   melainkan   karena berkaitan dengan tersedianya sumber daya alam seperti hasil perikanan, kopi, karet, dan kayu. tersedianya tenaga kerja yang murah seperti pada industri tekstil, alas kaki, dan barang elektronik;
  5. Komoditi primer yang merupakan andalan ekspor Indonesia pada umumnya dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat kecil. Misalnya Indonesia mengekspor kayu dalam bentuk gelondongan,  yang  kemudian  diimpor  lagi  dalam  bentuk mebel karena terbatasnya penguasaan desain dan teknologi.
  6. Masih relatif  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia.  Hal  ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cenderung masih bersifat umum dan kurang berorientasi  pada perkembangan  kebutuhan dunia usaha. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat dari pola penyerapan tenaga kerja di masa lalu yang masih mementingkan pada jumlah tenaga manusia yang terserap. ketimbang kualitas tenaga manusianya.

Memperhatikan permasalahan tersebut di atas dalam konteks daerah, diketahui bahwa Secara keseluruhan, laju pertumbuhan industri pengolahan tahun 2016 adalah sebesar 5,32 persen, sedangkan lapangan usaha yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah industri makanan dan minuman yaitu sebesar 9,98 persen, kemudian diikuti oleh industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya, dan industri furnitur yaitu sebesar 6,90 persen dan 6,15 persen. Peningkatan laju pertumbuhan kategori industri pengolahan tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2014 sampai 2015 berada di atas pertumbuhan ekonomi sedangkan pada tahun 2016 ada di bawah pertumbuhan ekonomi. Tingginya peran lapangan usaha pertanian dikaitkan dengan lapangan usaha industri, mengindikasikan bahwa aktivitas industri khususnya yang mengolah hasil-hasil pertanian kurang optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peranan lapangan usaha industri dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aktivitas pengolahan hasil-hasil pertanian.

Demikian di Kabupaten Bone pembangunan Industri menghadapi berbagai permasalahan utama sebagai berikut:

  1. Pengembangan sektor hulu belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri, sehingga kontirbusi terhadap PDRB masih rendah;
  2. Sumber daya manusia pada sektor hulu dan sektor industri masih kurang dan harus ditingkatkan, juga pengorganisasian yang belum sepenuhnya mampu mengeksplotasi sumber daya;
  3. Pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi tertentu), belum berkembang sesuai dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi spesifik daerah;
  4. Infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut, sehingga belum tumbuh dan berkembangnnya IKM yang melakukan kegiatan ekspor;
  5. Wilayah pengembangan kawasan industri yang telah direncanakan belum sepenuhnya terealisasi.
  6. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang ideal menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Bone yang bermanfaat sebagai bahan acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, khususnya Badan Legislasinya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam pembahasan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Bone.

 

  1. Tujuan

Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk pembuatan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone, yang ditujukan untuk:

  1. Menyediakan bahan dan atau materi termasuk bahan-bahan hukum untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam merumuskan pengaturan hukum rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek yang erat berkait dengan pengembangan industri di Kabupaten Bone, sehingga tersedia sistem hukum perindustrian yang efektif, serta mudah dipahami oleh masyarakat umum, dan para penyelenggara negara sehingga dapat dijalankan dengan baik;
  2. Mengkaji berbagai basis teoritis, yuridis dan sosiologis dalam rangka memberikan masukan naskah akademik tentang pentingnya pembentukan peraturan daerah tentang Pembangunan Industri Kabupaten Bone dalam wilayah hukum daerah Kabupaten Bone;
  3. Memberikan bahan-bahan dan atau materi maupun data-data yang berkenaan dengan permasalahan dan atau yang menjadi kepentingan bagi semua pihak untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone;
  4. Memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone dalam wilayah hukum Kabupaten Bone.
  1. Kegunaan

Naskah akademik ini akan dipergunakan sebagai acuan dan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone berikut pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bone terkait persoalan industri.

  1. Metode Kajian
  2. Titik Pandang/Stand Point

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (naturalistic paradigm). Melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik objek maupun subjek yang akan diteliti.[1] Pada tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya adalah studi kasus. Objek yang diteliti berupa domain-domain atau situasi sosial tertentu yang meliputi tempat, pelaku dan kegiatan.[2]

  1. Paradigma

Bogdan dan Biklen, menyebut paradigma sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.[3] Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang meliputi (premis) ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Posisi peneliti adalah berperan sebagai participant observer.[4] Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, menyatakan bahwa, empat  paradigma yang saat ini sedang bersaing, atau hingga belakangan ini sedang bersaing, agar bisa diterima sebagai paradigma pilihan dalam memantapkan dan membimbing jalannya penelitian kualitatif: yakni positivisme, post-positivisme, teori kritis berikut posisi ideologis terkait, dan konstruktivisme.[5]

  1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada kajian ini adalah socio legal research. Studi sosiolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya dimana hukum itu berada.[6]

Karakteristik metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. Pertama, studi sosiolegal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang tekandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Oleh karena itu studi sosiolegal juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah seperti peraturan desa. Kedua, studi sosiolegal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian sosiolegal.[7] Pendekatan sociolegal research ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu konteks masyarakatnya.[8]

Selain menggunakan pendekatan sosiolegal, kajian ini juga pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, karena obyek penelitian ini selain mengkaji norma-norma hukum yang mengatur mengenai sektor industri juga juga mengkaji implementasi serta implikasinya terhadap pembangan sektor industri di Kabupaten Bone. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk mengetahui realitas empirik dalam hal implementasi kebijakan rencana pembangunan industri di Kabupaten Bone.

  1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.[9]  Pendekatan kualitatif diharapkan mampu mengahsilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.[10]

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis mengenai implementasi kebijakan rencana pembangunan industri yang bertujuan sebagai salah satu faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Bone.

  1. Penentuan Responden

Responden dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik non random, di mana penentuan responden dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. Responden dalam penelitian ini adalah:

  1. Pimpinan Usaha Industri kecil menengah maupun usaha industri besar yang berada di wilayah industri Kabupaten Bone;
  2. Organisasi atau Asosiasi yang bergerak disektor Usaha Industri di Kabupaten Bone;
  3. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bone.
  1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa terdapat terdapat berbagai macam industri yang tersebar diberbagai wilayah yang ada di Kabupaten Bone dan keberadaannya belum diatur dalam produk hukum pemerintah daerah Kabupatern Bone.

  1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
    1. Sumber Data

Dalam setiap penelitian memerlukan data, hal ini disebabkan karena data merupakan sumber informasi yang dapat memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa kalimat atau narasi dari subjek atau responden penelitian yang di peroleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan di analisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan akan menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.[11] Karena itu sumber data utama dalam penelitian ini adalah individu, kelompok, dan instansi terkait sektor industri.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah:

  • Undang-Undang Dasar NKRI 1945;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  • Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang erat berkait dengan perindustrian.

Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa hasil-hasil penelitian, pencatatan dokumen resmi, dan berbagai literatur yang berkenaan dengan penelitian ini. Disamping Bahan hukum tersier, bahan ini sebagai pedoman untuk mengkaji bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ensiklopedia, surat kabar maupun majalah.

  1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan teknik wawancara, observasi, dan metode liberary research (studi kepustakaan). Dengan demikian  ketiga langkah tersebut yang akan dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini.  

John W. Creswell mengemukakan bahwa prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan  jenis strategi:

  • Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langgsung turun lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif dapat juga terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh.
  • Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan face to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Mula-mula kepada responden diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam. Hasil dari wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif tentang sektor industri di Kabupaten Bone.
  • Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik.[12] Studi ini dilakukan terhadap dokumen-dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti;
  1. Teknik Analisa Data

Setelah keseluruhan data primer dan data sekunder terkumpul, langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan melakukan analisis data. Pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk merapikan data hasil pengumpulam data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Selanjutnya data yang ada akan dianalisa secara kualitatif. Dari analisis ini dapat diperoleh gambaran secara utuh atas masalah yang menjadi pembahasan.

Analisis merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan pokok :

  1. Tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini; dan
  2. Seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema tersebut.[13]

Tripp mengurai mengenai analisis data secara lebih jelas: analisis data merupakan proses mengurai (memecah) sesuatu ke dalam bagian-bagianya. Terdapat tiga langkah penting dalam analisis data:

  1. Identifikasi apa yang ada dalam data;
  2. Melihat pola-pola; dan
  3. Membuat interpertasi. Setelah data disusun sesuai tema, kemudian dianalisis, dan ditafsirkan hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lain. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis dan penafsiran.[14]

Terhadap data primer, digunakan teknik analisis data tipe Straus dan J. corbin yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan (field). Oleh karena itu selama dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis interaktif dengan membuat fieldnote yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data. Selanjutnya peneliti akan melakukan klasifikasi data melalui proses indexing, shorting, grouping, dan filtering. Setelah data dari hasil penelitian dianggap valid dan reliable, langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya secara induktif.[15]

Terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif terhadap kasus-kasus yang telah terdokumentasi dalam bentuk hasil-hasil studi, pencatatan maupun hasil penelitian.[16]

  1. Evaluasi, Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Evaluasi merupakan suatu penilaian atau pengujian atau assessment terhadap interpertasi, yakni dengan membenturkannya pada satu set kriteria. Interpretasi-interpretasi yang berhasil lolos dari evaluasi tersebut kemudian dipresentasikan sebagai temuan dalam penelitian. Evaluasi pertama-tama ditujukan untuk memeriksa apakah antara judul/topik, latar belakang atau konteks, permasalahan (fokus studi), proposisi atau tujuan, kerangka analisis, stand point, paradigma, strategi penelitian, metode pengumpulan dan analisis data dan kelak presentasi atau pembahasan, benar terjadi interaksi logis (ada benang merah).[17] Kriteria evaluasi untuk menguji kualitas suatu studi meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Plausibilitas (masuk akal atau logis);
  2. Kredibilitas (dapat dipercaya);
  3. Relevansi (keterkaitan atau kesesuaian); dan
  4. Urgensi (keterdesakan atau pentingnya).[18]

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada “derajat keterpercayaan” (level of confidencc) atau credibility melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan “ketekunan pengamatan” akan diperoleh ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Melalui teknik triangulasi dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode.[19]

  1. Validasi dan Presentasi Data

Validitas diartikan sebagai kesesuaian antara alat ukur  dengan sesuatu yang hendak diukur, sehingga hasil ukur yang didapat akan mewakili dimensi ukuran yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan Validitas dapat juga diartikan sebagai jujur, adil, seimbang, dan sesuai berdasarkan sudut pandang subyek yang diteliti.[20] Karena itu prinsip yang harus dipegang teguh adalah konsistensi dan kualitas data yang dikumpulkan. Dengan demikian strategi validasi data adalah mentrianggulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.[21]

Setelah analisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya, data yang telah diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu. Presentasi pada galibnya juga merupakan jalan keluar atau penyelesaian yang disodorkan peneliti bagi permasalahan yang diawal sudah diuraikan. Gaya presentasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah gaya narrative of self yang dituangkan dalam bentuk naskah akademik. Narasi dalam bentuk teks akan mendominasi naskah akademik ini, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel statistik, bagan atau ragaan,  sebagai data pendukung.[22]

 

 

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

  1. Kajian Teoritis Pembanguan Industri
  1. Pengertian Industri

Industri  adalah  kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk  kegiatan rancang  bangun  industri  dan perekayasaan industri. Secara global, peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan karena keterkaitan sekotr industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Berikut definisi dan pengertian industri dari beberapa sumber:

  1. Menurut Kartasapoetra[23], industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi;
  2. Menurut Hasibuan[24], industri merupakan kumpulan dan sejumlah perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti sangat erat.
  3. Menurut Pujoalwanto[25], industri adalah bagian dari proses produksi yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi sehingga menjadi barang yang memiliki kegunaan dan nilai tambah untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia.
  4. Menurut Sadono (1995)[26], industri adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya;
  5. Menurut Abdurachmat dan Maryani (1998)[27], industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia yang penting.Ia mengasilkan berbagai kebutuhan hidup manusia dari mulai makanan, minuman, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga sampai perumahan dan kebutuhan hidup lainnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian: Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri (Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2014 tentang Perindustrian).

Usaha industri atau perusahaan merupakan suatu kesatuan unit yang melakukan  kegiatan  ekonomi  bertujuan  menghasilkan  barang  dan  jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atau usaha tersebut. Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dari sudut pandang geografi, industri sebagai suatu sistem yang terdiri dari perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia (Sumaatmaja, 1981).

Menurut Partadirja (1985), dalam mendukung suatu industri dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi antara lain:

  1. Faktor produksi modal

Faktor produksi modal terdiri dari modal buatan manusia dan lahan. Modal buatan manusia termasuk diantaranya adalah bangunan- bangunan, mesin-mesin, jalan raya, kereta api, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi. Modal lahan terdiri dari tanah, air, udara, serta mineral di dalamnya.

  1. Faktor produksi tenaga kerja

Faktor produksi tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja atau buruh dan kewirausahaan. Faktor tenaga kerja berupa jumlah pekerja termasuk tingkat pendidikan dan tingkat keahliannya. Kewirausahaan sebagai kecakapan seseorang untuk mengatur faktor-faktor produksi lain beserta resiko yang dipikulnya berupa keuntungan dan kerugian.

  1. Tujuan Pembangunan Industri

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian disebutkan bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta  dengan  memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
  2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan  lebih  luas  bagi  pertumbuhan  ekonomi  pada  umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
  3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional
  4. Meningkatkan  keikutsertaan    masyarakat    dan    kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
  5. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
  6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional  yang  bermutu,  disamping  penghematan  devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
  7. Mengembangkan  pusat-pusat    pertumbuhan    industri    yang menunjang   pembangunan   daerah    dalam   rangka   pewujudan Wawasan Nusantara;
  8. Menunjang dan  memperkuat  stabilitas  nasional  yang  dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Sementara tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat di simak di dalam Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri, pada pasal 2 yang menyatakan bahwa “pembangunan kawasan industri bertujuan untuk” :

  1. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
  2. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
  3. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
  4. Meningkatkan upaya   pembangunan   industri   yang   berwawasan lingkungan.

Menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Kementerian Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (industrial estate)  adalah  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  para  investor  sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.

Menurut Sadono Sukirno Penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut, dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut : menghemat  pengeluaran  pemerintah  untuk  menciptakan  prasarana,  untuk  menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan untuk menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan memaksimumkan peranan pembangunan daerah dalam keseluruhan pembangunan  ekonomi.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  faktor  yang  lebih penting  lagi  yang  mendorong  usaha  menciptakan  kawasan  perindustrian adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri apabila fasilitas yang demikian disediakan kepada mereka. Oleh sebab itu pengembangan kawasan perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang kepada para penanam modal. Langkah tersebut akan mengurangi masalah mereka untuk menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi biaya yang diperlukan utuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat disewa atau di beli dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Kawasan perindustrian dapat menimbulkan pula berbagai jenis external aconomies kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian adanya pertumbuhan industri dalam kawasan industri dapat  mempertinggi efisiensi kegiatan industri tersebut.

  1. Pengelompokan Jenis Industri

Departemen Perindustrian Indonesia mengelompokan industri nasional Indonesia menjadi 3 kelompok besar yaitu :

  1. Industri Dasar

Industri dasar merupakan industri yang bersifat padat modal dengan tekonologi  yang  digunakan  merupakan teknologi  maju,  teruji  dan tidak  padat  karya  namun  mendorong  terciptanya  lapangan  kerja skala besar. Industri dasar meliputi  kelompok  industri mesin dan logam  dasar  (IMLD)  dan  kelompok  industri  kimia  dasar  (IKD). Industri mesin dan logam dasar terdiri dari industri yang menghasilkan kendaraan bermotor, mesin dan bahan baku yang berbentuk logam dasar seperti, industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, kendaraan bermotor, besi, baja dan aluminium. berbeda dengan industri kimia dasar, merupakan industri yang menggunakan bahan baku kimia dalam proses produksinya seperti industri karet alam, industri pestisida, industri pupuk dan industri silikat.

  1. Aneka Industri

Aneka industri merupakan industri yang menggunakan teknologi menengah dan teknologi maju, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Yang termasuk dalam industri ini adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, serta sumber daya pertanian secara luas.

  1. Industri Kecil

Industri kecil terdiri dari industri pangan (makanan, minuman dan tembakau), industri sandang dan kulit, industri  kimia dan bangunan, industri kerajinan umum dan industri logam.

Kegiatan usaha industri menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, terdapat tiga jenis kegiatan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan jumlah Tenaga Kerja dan/atau Nilai Investasi, yaitu

  1. Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  2. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak  Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
  3. Industri besar  merupakan  industri  yang  mempekerjakan  paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Jenis industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 30/M-IND/PER/7/2017 meliputi:

  1. Industri agro;
  2. Industri kimia, tekstil dan aneka;
  3. Industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika;
  4. Industri kecil dan menenga
  5. Klaster Industri

Hubungan erat yang mengikat perusahaan-perusahaan dan industri tertentu secara bersama dalam beragam aspek perilaku umum, seperti misalnya lokasi geografis, sumber-sumber inovasi, pemasok dan faktor produksi bersama, dan lainnya membentuk suatu klaster industri (Bergman & Feser, 1999).   Sedangkan menurut Disperindag, klaster industri merupakan kelompok industri dengan focal/core industry yang saling berhubungan secara intensif dan membenntuk partnership baik dengan supporting industry maupun related industry. Menurut Schmitz dan Nadvi (1999, dalam Hartanto, 2004), klaster industri  merupakan pengelompokan di sebuah wilayah tertentu  dari berbagai perusahaan dalam sektor yang sama.

Terbentuknya suatu klaster industri tidak terlepas dari konsep teoritis utama yang mendukungnya. Berdasarkan Bergman & Feser (1999) setidaknya terdapat lima konsep teoritis utama mendukung klaster industri yaitu external economies, lingkungan inovasi, cooperativ competition, interfirm rivalry  dan path dependece.

  1. External economies

Terdapat   dua   pendekatan   konseptual   yang   untuk   memahami manfaat terkonsentrasinya industri dalam ruang geografis. Teori lokasi industri Weber yang mengidentifikasi ekonomi aglomerasi, yaitu penghematan biaya yang didapat oleh industri akibat dari meningkatnya konsentrasi secara spasial. Sementara itu pada teori Marshall menyebutkan bahwa eksternalitas ekonomi sebagai penghematan biaya bagi perusahaan karena ukuran atau pertumbuhan output secara umum.

  1. Lingkungan Inovasi

Lingkungan merupakan tatanan yang mampu menjadi perantara untuk suatu proses sinergis. Pendekatan inovasi lingkungan mengasumsikan suatu endowment kelembagaan daerah yang baik. Karakteristik  lingkungan  akan  mendukung  terjadi  interaksi  antar pihak untuk pertukaran pengetahuan dan informasi.

  1. Cooperativ Competition

Industri yang bersaing satu dengan lainnya akan berusaha mencari cara   untuk   dapat   bekerjasama   dalam   pengembangan   produk ataupun mencari perhatian pasar. Pola kerjasama dapat didasarkan atas kepercayaan, ikatan keluarga, dan tradisi.

  1. Interfirm Rivarly

Persaingan akan sangat mempengaruhi pembelajaran, inovasi, dan kewirausahaan yang akan membentuk pola perkembangan ekonomi daerah.

  1. Path Dependence

Path dependence  mengacu pada keadaan  umum dimana pilihan tekonologi,  walaupun  nampaknya  tidak  efisien,  inferior,  ataupun yang suboptimal, akan  mendominasi  alternatif/pilihan  lainnya  dan akan “memperkuat” terus, walaupun bukan berarti dengan upaya intervensi yang cukup signifikan hal tersebut tidak dapat diubah.

Menurut Tambunan (1999), terdapat beberapa karakteristik dari sentra industri yaitu:

  1. Sejumlah pengusaha pada skala yang sama yang pada umumnya membuat jenis-jenis produk yang sama atau sejenis dan berlokasi saling berdekatan di suatu wilayah. Terdapat fasilitas terutama dari pemerintah yang dapat digunakan bersama oleh semua pengusaha di lokasi tersebut;
  2. Sentra mencerminkan keahlian yang seragam dari penduduk di wilayah tersebut yang sudah dimiliki sejak lama, turun temurun;
  3. Adanya kerjasama antara sesama pengusaha, misalnya dalam pengadaan bahan baku atau pemasaran.
  4. Di dalam sentra terdapat pensuplai bahan baku, alat-alat produksi dan mesin, dan komponen-komponen subkontrakto

Kawasan industri di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh pemerintah melalui BUMN pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap kebutuhan lahan industri. Semakin meningkatnya arus investasi di Indonesia, baru tahun 1989 pihak swasta diperbolehkan mengembangkan kawasan industri (Timocitin, 2000). Kawasan industri merupakan suatu tempat pemusatan kegiatan industri  yang  dilengkapi dengan prasaran dan sarana yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawsan industri (Christanto, 2011, hal. 10).

  1. Kawasan Industri
    1. Pengetian Kawasan Industri

Pengertian Kawasan Industri Menurut National Industrial Zoning Committee’s (USA) 1967 , yang dimaksud dengan kawasan industri atau Industrial Estate atau sering disebut dengan Industrial Park adalah suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, kesediaan semua infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi. Definisi lain, menurut Industrial Development Handbook dari ULI ( The Urban Land Institute), Washington DC (1975), kawasan industri adalah suatu daerah atau kawasan yang biasanya didominasi oleh aktifitas industri. Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan-peralatan pabrik (industrial plants), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya. Istilah kawasan industri di Indonesia masih relatif baru. Istilah tersebut digunakan untuk mengungkapkan suatu pengertian tempat pemusatan kelompok perusahaan industri dalam suatu areal tersendiri. Kawasan industri dimaksudkan sebagai padanan atas industrial estate. Sebelumnya, pengelompokan industri demikian disebut “ lingkungan industri”.

Beberapa peraturan perundangan yang ada belum menggunaan istilah kawasan industri, seperti: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, belum mengenal istilah-istilah semacam Lingkungan, zona atau kawasan industri. Pasal 14 UUPA baru mengamanatkan pemerintah untuk menyusun rencana umum persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah dan baru menyebut sasaran peruntukan tanah yaitu untuk keperluan pengembangan industri, transmigrasi dan pertambangan ayat (1) huruf (e) Pasal 14 UUPA. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, juga belum mengenal istilah “kawasan Industri”. Istilah yang digunakan UU No. 5/1984 dalam pengaturan untuk suatu pusat pertumbuhan industri adalah Wilayah Industri.

Di Indonesia pengertian kawasan industri mengacu kepada keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1996 . Menurut Keppres tersebut, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri. Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kawasan industri tersebut, dapat disimpulkan, bahwa suatu kawasan disebut sebagai kawasan industri apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  1. adanya areal/bentangan lahan yang cukup luas dan telah dimatangkan;
  2. dilengkapi dengan sarana dan prasarana;
  3. ada suatu badan (manajemen) pengelola;
  4. memiliki izin usaha kawasan industri;
  5. biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan beragam jenis).

Ciri-ciri tersebut diatas yang membedakan “kawasan industri” dengan “Kawasan Peruntukan Industri” dan “ Zona Industri”. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Zona Industri  adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri, baik berupa industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi sebagai pengerak utama yang secara keseluruhan membentuk berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial.

  1. Bentuk Fisik Kawasan Industri

Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996, dalam pembangunannya mempunyai bentuk fisik yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

  • Lahan, lahan kawasan industri merupakan areal atau bentangan tanah dengan keluasan minimal 20 hektar dengan status tanah sebagai hak guna bangunan induk (HBG Induk) atas nama perusahaan kawasan industri dan di batasi dengan pagar keliling. Lahan di dalam kawasan industri yang diperuntukkan bagi perusahaan industri tersebut telah dimatangkan dalam bentuk kavling-kavling industri dan secara teknik telah memenuhi syarat untuk didirikan bangunan (merupakan kavling siap bangun);
  • Prasarana, lahan yang diperuntukkan untuk industri di dalam kawasan industri tersebut, selain sudah dimatangkan, juga harus dibangun prasarana yang diperlukan oleh perusahaan industri (investor). Prasarana tersebut meliputi jaringan jalan, salauran air hujan, instalasi penyediaan air bersih, instalasi /jaringan distribusi dan pembangkit tenaga listrik, jaringan distribusi telekomunikasi, salauran pengumpulan air limbah industri, instalasi pengolah limbah, penampungan sementara limbah padat, penerangan jalan, unit pemadam kebakaran dan pagar kawasan industri;
  • Sarana Penunjang, suatu kawasan industri diwajibkan membangun sarana penunjang di dalamnya, yaitu meliputi kantor pengelola, kantor pos, kantor pelayanan telekomunikasi, poliklinik, kantin, sarana ibadah, perumahan karyawan industri dan mess transito, pos keamanan, sarana kesegaran jasmani, dan halte angkutan umum;
  • Pengelola Kawasan Industri, kawasan industri dalam operasionalnya dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Perusahaan pengelola tersebut merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang ditunjuk oleh dan /atau menerima hak dan kewajiban dari perusahaan kawasan industri khusus untuk melaksanakan pengelolaan sebagian atau seluruh kawasan industri;
  • Tata Tertib Kawasan Industri, adalah peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan kawasan indsutri, yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan kawasan industri, perusahaan pengelola kawasan industri dan perusahaan industri dalam pengeloaan dan pemanfaatan kawasan industri;
  • Izin AMDAL, kawasan industri diwajibkan memiliki izin analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Izin ini mutlak diperlukan karena di dalam kawasan industri terdapat banyak pabrik yang berdiri dan biasanya pabrik tersebut beroperasi dengan menghasilkan limbah. Untuk meminimalisasi dampak lingkungan yang timbul dari dioperasionalkan kawasan industri maka limbah yang ditimbulkan dari pabrik yang beroperasi harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya;
  • Izin Usaha Kawasan Industri, suatu perusahaan yang akan mengoperasionalkan kawasan industri diwajibkan memiliki izin usaha kawasan industri.

Perusahaan industri yang beroperasi di dalam kawasan industri, Selain memperoleh kemudahan dalam hal kebutuhan lahan untuk industri yang telah dilengkapi dengan prasarana dan sarana tersebut, juga mendapatkan kemudahan dalam hal perizinan, seperti : bebas dari izin AMDAL, bebas dari izin gangguan (HO), bebas dari kewajiban memeroleh izin prinsip, serta kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Pendirian bangunan di dalam kawasan industri sudah bisa dilaksanakan meskipun IMB belum selesai dan masih dalam proses pengurusan.

Kemudahan yang diberikan oleh kawasan industri tersebut diatas, yang memberi keunggulan bagi kawasan industri dibanding dengan lokasi di luar kawasan industri, sehingga kawasan industri dapat menjadi lokasi yang menarik untuk melakukan investasi.

  1. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri

Tujuan pembangunan kawasan industri secara tegas dapat di simak di dalam Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri, pada pasal 2 yang menyatakan ” pembangunan kawasan industri bertujuan untuk :

  • mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
  • memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
  • mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri;
  • meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Departemen Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (industrial estate) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.

Menurut Sadono Sukirno[28] Penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut , dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagai berikut : menghemat pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana, untuk menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan untuk menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan memaksimumkan peranan pembangunan daerah dalam keseluruhan pembangunan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang lebih penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri apabila fasilitas yang demikian disediakan kepada mereka. Oleh sebab itu pengembangan kawasan perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang kepada para penanam modal. Langkah tersebut akan mengurangi masalah mereka untuk menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi biaya yang diperlukan utuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat disewa atau dibeli dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Kawasan perindustrian dapat menimbulkan pula berbagai jenis external aconomies kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian adanya pertumbuhan industri dalam kawasan industri dapat mempertinggi efisiensi kegiatan industri tersebut.

  1. Manfaat Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi Di Daerah
    1. Menciptakan Pusat Pertumbuhan Industri

Istilah pusat pertumbuhan industri dikenal dalam teori Perroux (1970), teori ini menjadi dasar dari strategi kebijaksanaan pembangunan industri di daerah yang banyak diterapkan di berbagai negara dewasa ini. Perroux mengatakan, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Inti dari teori Perroux adalah sebagai berikut :

  • Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan (L’industrie matrice) yang merupakan industri pengerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri unggulan tersebut;
  • Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yag berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah tersebut;
  • Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

Selanjutnya Perroux mengatakan bahwa, ditinjau dari aspek lokasinya, pembangunan ekonomi daerah tidak merata dan cenderung terjadi proses aglomerasi (pemusatan) pada pusat-pusat pertumbuhan. Pada gilirannya pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi daerah-daerah yang lambat perkembangannya. Terjadinya aglomerasi industri tersebut mempunyai manfaat-manfaat tertentu yaitu keuntungan skala ekonomis ( usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan penghematan biaya.

Beberapa manfaat dengan terjadinya aglomerasi dijelaskan sebagai berikut:

  • Keuntungan Internal Perusahaan. Keuntungan ini timbul karena ada faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi yang hanya dapat diperoleh dalam jumlah tertentu. Kalau dipakai dalam jumlah yang lebih banyak. Biaya produksi per unit akan lebih rendah dibandingkan jika dipakai dalam jumlah yang lebih sedikit;
  • Keuntungan lokalisasi (localization economies) Keuntungan ini berhubungan dengan sumber bahan baku atau fasilitas sumber. Artinya dengan terpusatnya industri, maka setiap industri merupakan sumber atau pasar bagi industri yang lain;
  • Keuntungan Eksteren (keuntungan urbanisasi), artinya, aglomerasi beberapa industri dalam suatu daerah akan mengakibatkan banyak tenaga yang tersedia tanpa membutuhkan latihan khusus untuk suatu pekerjaan tertentu dan semakin mudah memperoleh tenaga-tenaga yang berbakat jadi manajer. Di samping itu aglomerasi tersebut juga akan mendorong didirikannya perusahaan jasa pelayanan masyarakat yang sangat diperlukan oleh industri, misalnya: listrik , air minum, perbankan dalam skala yang lebih besar. Oleh karena perusahaan-perusahaan tersebut dibangun dalam skala yang besar, maka biaya dapat ditekan lebih rendah.

Di samping keuntungan skala ekonomis tersebut, aglomerasi mempunyai keuntungan lain yaitu menurunnya biaya transportasi. Penumpukan industri pada suatu daerah akan mendorong didirikannya perusahaan jasa angkutan dengan segala fasilitasnya. Dengan adanya fasilitas tersebut, industri-industri tidak perlu menyediakan atau mengusahakan jasa transportasi sendiri. Padahal penyediakan jasa transportasi sendiri biaya sangat mahal.

Kawasan industri yang dapat berkembang dengan baik, di dalamnya akan berdiri banyak pabrik maupun pergudangan. Banyaknya pabrik yang berdiri di suatu kawasan industri dapat merangsang pemusatan /aglomerasi industri di suatu daerah. Dampak positip dari adanya aglomerasi tersebut adalah akan tumbuhnya perekonomian di daerah yang bersangkutan yang pada ujungnya kemakmuran daerah dan kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat.

  1. Menciptakan Keterkaitan Antar Industri

Albert O Hirschman menunjukkan bahwa pertumbuhan yang cepat dari satu atau beberapa industri mendorong perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor industri yang tumbuh lebih dahulu tersebut. Keterkaitan-keterkaitan (linkages) ini bisa keterkaitan ke belakang (backward linkages) jika pertumbuhan tersebut , misalnya, industri tekstil menyebabkan dalam produksi kapas atau zat-zat pewarna untuk disediakan bagi industri tekstil tersebut. Keterkaitan tersebut bisa juga keterkaitan ke depan (forward linkages) yaitu jika adanya industri tekstil domestik tersebut mendorong tumbuhnya investasi dalam industri pakaian jadi misalnya.

Keberadaan kawasan industri yang di dalamnya banyak berdiri berbagai macam industri, akan menjadi daya tarik bagi investor untuk mendirikan pabrik di daerah dimana kawasan industri berada khususnya di dalam kawasan industri. Daya tarik ini dapat terjadi salah satunya di karenakan industri yang berdiri sebelumnya mempunyai keterikatan dengan industri yang baru seperti keterkaitan bahan baku, sebagai pemasok, dapat memakai mesin produksi bersama-sama sehingga menghemat investasi, bahkan bagi Perusahaan Asing dapat berupa keterikatan karena negara asal, dan lain-lain.

  1. Strategi dan Program Pembanguan Industri Kabupaten Bone
  2. Strategi Pembangunan Industri

Demikian di Kabupaten Bone pembangunan Industri menghadapi berbagai permasalahan utama sebagai berikut:

  1. Pengembangan sektor hulu belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri, sehingga kontirbusi terhadap PDRB masih rendah;
  2. Sumber daya manusia pada sektor hulu dan sektor industri masih kurang dan harus ditingkatkan, juga pengorganisasian yang belum sepenuhnya mampu mengeksplotasi sumber daya;
  3. Pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi tertentu), belum berkembang sesuai dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi spesifik daerah;
  4. Infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut, sehingga belum tumbuh dan berkembangnnya IKM yang melakukan kegiatan ekspor;
  5. Wilayah pengembangan kawasan industri yang telah direncanakan belum sepenuhnya terealisasi.

Untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dan untuk menjawab permasalahan pembangunan industri ini, diperlukan strategi yang tepat. Strategi ini juga untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam pembangunan industri Kabupaten Bone, yang dilakukan melalui berbagai program yang paling tidak meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM; serta perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

  1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan sustainable;
  2. Menumbuhkembangkan industri pengolahan sumber daya unggulan yang meliputi rumput laut, ikan, kakao, dan gula aren dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
  3. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
  4. Dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
  5. Perbaikan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
  6. Kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya);
  7. Terbangun peningkatan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;
  8. Mewujudkan Kawasan Industri sesuai perencanaan.
  9. Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri Kabuapten Bone

Visi, Misi, dan Strategi merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dan berhubungan satu dengan yang lain. Strategi yang disusun adalah untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri. Oleh karena itu, visi, misi dan strategi adalah saling terkait satu sama lain. Keterkaitan antara Visi  pembangunan industri Kabupaten Bone dengan Misi dan strategi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Keterkitan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri

di Kabupaten Bone Tahun 2019-2039

Visi: Industri Unggulan yang Inovatif, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera 2039
Misi Strategi
1 Menumbuhkembangkan industri komoditas unggulan daerah yang inovatif, berdaya saing, mandiri dan sejahtera. 1 Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan sustainble.
2  Menumbuhkembangkan industri pengolahan sumber daya unggulan yang meliputi rumput laut, ikan, kakao, jagung, dan gula aren dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing.
2  Menumbuhkembangkan dan mengoptimalkan hilirisasi terpadu untuk meningkatkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan kompetensi industri daerah. 3  Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan.
4  Dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha.
 3 Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industrii secara komprehensif  menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. 5  Perbaikan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab.
6  Kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, dsb).
7  Terbangun peningkatan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran.
8 Mewujudkan Kawasan Industri sesuai perencanaan.

 

            Khusus untuk strategi ketiga, hilirisasi industri agro lanjutan yang dipilih dan dikembangkan diharapkan akan sampai hingga menjadi kompetensi industri kabupaten. Strategi ini merupakan strategi pokok dengan dasar untuk mengurai kendala utama pembangunan industri di Kabupaten Bone, dan karenanya menjadi acuan dalam penjabaran rincian program-program pembangunan industri di Kabupatem Bone.

  1. Program Pembangunan Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyedian dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyedian sumber pembiayaan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang peridustrian bahwa penyusunan RPIK adalah sesuai dengan sumber daya unggulan daerah, maka dianalisis dan ditetapkan terlebih dahulu industri-industri unggulan kabupaten sebagaimana yang dituangkan dalam RPIK Kabupaten Bone.

  1. Penetapan, Sasaran Dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten

Penetapan industri unggulan Kabupaten Bone dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan long list komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan short list komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penetuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagi komoditas basis sebgaimana dijelaskan di dalam RPIK dan tahap kelima penetuan industri unggulan kabupaten.

Uraian fase dan analisis penetapan industri unggulan kabupaten ini serta sasaran pembangunan industri dijabarkan secara detail pada berikutnya. Summarynya adalah Penetapan Industri Unggulan Kabupaten.

Penetapan industri unggulan kabupaten secara keseluruhan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana disajikan pada tabel 1.2. berikut ini:

Tabel 1.2

Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Kabupaten

No Faktor Penjelasan
1. Nilai Tambah Ekonomi/Peningkatan Pendapatan Daerah Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan ditetapkan pada subkriteria/faktor ini adalah:

Ø  Penciptaan nilai tambah komoditas

Ø  Ketersedian teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud

Ø  Dorongan inovasi komoditas

Ø  Ketersedian sumber energi

2. Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah:

Ø  Penyerapan tenaga kerja

Ø  Perananan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat

Ø  Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat

Ø  Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup

3. Ketersedian dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber daya Alam Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersedian dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah:

Ø  Stabilitas ketersedian bahan baku (domestik atau lintas daerah)

Ø  Volume Bahan Baku yang mencukupi

Ø  Kontinuitas pasok bahan baku

Ø  Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi

Ø  Rantai pasok

Ø  Perubahan dari setiap titik rantai nilai

Ø  Ketersedian bahan-bahan penolong

Ø  Dukungan letak geografis bagi komoditas

Ø  Dukungan kondisi iklim local terhadap komoditas

4. Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:

Ø  Jangkauan/akses pasar regional

Ø  Jangkauan/akses pasar nasional

Ø  Jangkauan/akses pasar internasional

Ø  Kondisi persaingan

Ø  Dukungan infrastruktur pemasaran

5. Dukungan kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:

Ø  Posisi komoditas dalam renstra daerah

Ø  Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait

Ø  Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas

6. Dukungan Sumber Daya Manusia Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersedian dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:

Ø  Kompetensi SDM daerah

Ø  Ketersedian institusi pendidikan dan pelatihan profesi

Ø  Sertifikasi

 

7. Prestise Daerah Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/image daerah ditinjau dari:

Ø  Kekhasan/keunikan

Ø  Kemampuan mengangkat kebanggan daerah

8. Kesiapan dan Kesedian Masyarakat Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari:

Ø  Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri

Ø  Kesiapan psikologis masyarakat

9. Kesiapan dan Kesedian Pemerintah Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparat birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)
10. Kesiapan dan Kesedian Pelaku Usaha Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor:

Ø  Respon pelaku usaha

Ø  Kesiapan teknologi

Ø  Kompetensi pengusaha

Ø  Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha

            Sumber data: Laporan akhir RPIK Kabupaten Bone Tahun 2019-2020

Berdasarkan faktor-faktor ini, dilakukan berbagai fase dan analisis penetapan industri unggulan hingga sampai ditetapkannya Industri Unggulan Kabupaten Bone 2019-2039.

  1. Penetapan Komoditas dan Industri Unggulan Kabupaten

Penetapan industri unggulan kabupaten diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan long list komoditas unggulan khususnya dari sektor/sub-sektor unggulan dan umumnya dari sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemelihan short list komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis sebagaimana tertuang di dalam RPIK dan tahap kelima penentuan industri unggulan kabupaten.

Secara umum tahapan penetapan industri unggulan Kabupaten Bone, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1. tersebut di atas.

  1. Sektor Unggulan kabupaten

     Sebagai kabupaten dengan luasan wilayah yang sangat besar, Kabupaten Bone memiliki berbagai sumber daya alam yang besar dan sebagainya sangat potensial dikembangkan industrinya. Untuk menggambarkan daya saing sektoral dan keberadaan sektor basis di dalamnya dapat dilakukan melalui beberapa analisis komparasi sektoral. Diantara analisis yang dapat digunakan adalah analisis indeks LQ (Location Qoutient), analisis shift share[29], berikut diuraikan secara singkat. Masing-masing analisis ini menggunakan data pendapatan wilayah yang diperbandingkan dengan wilayah yang lebih luas (akumulatif beberapa wilayah) sebagai referensinya, atau daerah bawah yang dibandingkan dengan daerah atas, seperti wilayah kabupaten terhadap provinsi.

Menurut Richardson dalam Adisasmita (2005), analisis basis ekonomi adalah berkenan dengan identifikasi pendapatan basis. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah bersangkutan, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis.

PDRB Kabupaten dalam lima tahun terakhir sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut, menunjukan 5 sektor unggulan yang berkontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Bone adalah:

  • Sektor Pertanian;
  • Sektor Kehutanan;
  • Sektor Perikanan;
  • Sektor Perdagangan, dan
  • Sektor Industri.

Untuk lebih mendalami daya saing sektoral dalam peran ekonominya di Kabupaten Bone dibandingkan dengan peran masing-masing sektor secara provincial, maka dilakukan analisis-analisis pendekatan sektoral. Kedua analisis dalam hal ini adalah LQ dan Shift Share dihitung berdasarkan besaran kontribusi sektotral dalam PDRB ADHK Kabupaten Bone dibandingkan dengan PDRB ADHK Provinsi (Tabel 1.3). PDRB ADHK Kabupaten Bone masing-masing sebagai berikut:

Tabel 1.3

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga konstan (ADHK) 2010

No Lapangan Usaha

(Industri)

Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan  6.200.475,84 7.025.786,63 7.654.001,93 8.454.418,30 9.161.586,79
2 Pertambangan dan Penggalian  352.961,59 403.601,67 458.871,78 507.048,15 563.002,61
3  Industri Pengolahan  968.556,77 1.047.184,67 1.123.605,64 1.225.642,92 1.315.916,85
4  Pengadaan Listrik, Gas  16.804,59 20.563,19 19.797,98 22.590,61 23.893,19
5  Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang  7.045,01

 

7.050,78

 

7.084,19

 

7.410,65

 

7.787,14

 

6  Konstruksi  1.408.359,61 1.435.943,45 1.550.585,11 1.661.700,63 1.809.376,66
7  Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  1.732.886.58 1.883.106,68 2.000.487,77 2.213.676,22 2.449.476,81
8  Transportasi dan Pergudangan  343.470,31 374.856,45 401.171,05 413.905,60 442.959,84
9  Penyedian Akomodasi dan Makan Minum  79.753,39 85.155,27 88.616,90 94.562,43 105.612,29
10  Informasi dan Komunikasi  294.900,28 303.912,76 335.636,29 372.026,97 410.727,49
11  Jasa Keuangan  406.323,17 429.132,73 462,259,97 522,868,65 550.047,75
12 Real Estate  482.652,50 519.066,03 557.384,14 571.167,22 598.211,54
13  Jasa Perusahaan  9.395,65 9.998,99 10.655,86 11.415,22 598.211,54
14  Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib  684.237,81 697.328,41 762.834,90 754.191,81 793.689,75
15  Jasa Pendidikan  357.223,83 375.488,51 399.959,62 429.186,71 470.396,10
16  Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial  140.161,10  153.464,68 165.214,30 177.882,89 194.117,19
 17  Jasa Lainnya  46.640,63  49.735,06 53.704,05 58.483,67 64.923,16
Produk Domestik Regional Bruto   13.531.848,66 14.821.375,96 16.051.871,48 17.498.179,39 18.974.053,12
Rata-Rata   795.991,10 871.845,64 944.227,73 1.029.304,67 1.116.120,77

Sumber: Laporan Akhir RPIK Kabupaten Bone 2019-2020

 

  1. Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone

Dalam rangka  menyelenggarakan tugas-tugas  umum pemerintahan dan memperlancar pembangunan, diperlukan suatu kebijakan berupa ketentuan- ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, di samping melakukan koordinasi, dan integrasi, juga melakukan sinkronisasi. Maksudnya supaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik, adanya kesatuan tindakan dan tindakan itu harus serasi, seirama, dan selaras antara satu dengan lainnya.

Lingkup kebijakan pemerintah dapat dibedakan menjadi kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional. Kebijakan daerah adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah.

Ruang lingkup kebijakan pemerintah dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

  1. aspek substansi (sektor/bidang), yaitu: aspek sosial ekonomi, budaya, administrasi, lingkungan hidup dan lain sebagainya;
  2. aspek strata, yaitu: kebijakan strategis, kebijakan eksekutif/ manajerial, dan kebijakan teknis operasional;
  3. aspek status hukum, yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri dan lain sebagainya[30]

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan[31]. Oleh karena itu tidaklah keliru apabila dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

  1. Scholten sebagaimana dikutip oleh Yuliandri menjelaskan bahwa: “Asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum (rechtsregel). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum, sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak berbicara (of niets of feel te veel zeide). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidak mungkin, karena untuk itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang lebih konkret.[32]

Lebih lanjut dikemukakan bahwa asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan adanya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.[33]

Berkenaan dengan konsep tentang asas-asas hukum yang harus termuat dalam peraturan daerah ini yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk norma-norma hukum dalam produk hukum peraturan daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone harus diselaraskan dengan prinsip-prisnsip dan asas-asas sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan   sesuai   ketentuan   Pasal   5   UU   Nomor   12   Tahun 2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan   Perundang-Undangan,   yaitu  sebagai berikut :

  1. kejelasan  tujuan,   yaitu   bahwa   setiap   pembentukan   peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
  2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau  batal  demi  hukum  bila  dibuat  oleh  lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
  3. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan  peraturan   perundang-undangan   harus   benar-benar memperhatikan  materi  muatan  yang  tepat  dengan  jenis  peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi  muatan  dalam rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih tinggi.
  4. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut   di   dalam   masyarakat,   baik   secara filosofis, yuridis maupun sosiologi
  5. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam  mengatur  kehidupan  bermasayarakat,  berbangsa dan bernegara.
  6. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  7. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang- undangan.

Di  samping  itu   materi   muatan  pada  Rancangan  Peraturan Daerah mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

  1. asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Ranperda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
  2. asas kemanusiaan,  bahwa  setiap  materi  muatan  Ranperda  harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia;
  3. asas  kebangsaan,   bahwa   setiap   muatan   Ranperda   harus mencerminkan  sifat  dan  watak  bangsa  Indonesia  yang  majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
  4. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Ranperda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  5. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Ranperda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda  merupakan  bagian  dari  sistem  hukum nasional  yang berdasarkan Pancasila.
  6. asas bhinneka  tunggal  ika,  bahwa  setiap  materi  muatan  Ranperda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  7. asas keadilan,  bahwa  setiap  materi  muatan  Ranperda  harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
  8. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Ranperda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
  9. asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Ranperda harus  dapat   menimbulkan  ketertiban  dalam   masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
  10. asas keseimbangan,  keserasian  dan  keselarasan,  bahwa  setiap materi  muatan Ranperda  harus  mencerminkan  keseimbangan, keserasian  dan  keselarasan  antara  kepentingan  individu  dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Selain  asas-asas  tersebut  diatas  yang  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan maka  yang  sesuai  dengan  substansi  Rancangan  Peraturan  Daerah  Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone, yaitu :

  1. “asas kemanfaatan”  adalah  pengelolaan,  pemanfaatan,  penanganan dan pengaturan industri harus memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara;
  2. “asas keamanan  dan  keselamatan”  adalah  pemanfaatan  dan/atau penggunaan industri harus memberikan rasa aman dan selamat kepada pengguna kendaraan dan/atau pemakai jalan;
  3. “asas keserasian  dan  keseimbangan”  adalah  pemanfaatan  industri harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
  4. “asas keselarasan” adalah bahwa pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan Negara;
  5. “asas keberlanjutan” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
  6. “asas keterbukaan” adalah bahwa pemanfaatan dan/atau penggunaan industri harus dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah;
  7. “asas  kesejahteraan”   adalah   pemanfaatan   dan/atau   penggunaan industri harus memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas;
  8. “asas kemitraan” adalah berkenaan dengan penyelenggaraan dan/atau pemanfaatan industri yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui  suatu  hubungan  kerja  yang  harmonis,  setara, timbal balik dan sinergi
  9. C. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat Kabupaten Bone
    1. Kondisi Yang Ada

Perencanaan Pembangunan yang dimotori Oleh Bappeda Bone nyatanya belum mampu mengatasi laju kemiskinan di daerah ini. Setiap tahunnya, angka kemiskinan terus meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, mencatat, angka kemiskinan di daerah ini terus meningkat setiap tahunnya. Di 2017, jumlah penduduk miskin sebanyak 77.134 jiwa. Jumlah ini meningkat di Tahun 2018 sebesar 79.567 jiwa. Artinya, dalam kurun satu tahun terakhir, penduduk miskin di Kabupaten Bone meningkat 2.433 jiwa. Dari data yang dilansir dari BPS Sulsel, penduduk miskin di Bone yang mencapai 79 ribu lebih, merupakan yang terbesar di Sulsel. Jumlah ini bahkan mengalahkan angka penduduk miskin di Kota Makassar yang mencapai 66 ribu lebih jiwa serta Gowa yang penduduk miskinnya mencapai 59 ribu lebih jiwa.[34]

  1. Permasalahan Yang Dihadapi
  1. Permasalahan Secara Umum

Perekonomian  Kabupaten Bone  pada   tahun   2013-2017   mengalami   pertumbuhan tiap tahun. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diimbangi dengan pemerataan ekonomi atau distribusi sumber daya ekonomi, ditandai dengan angka kemiskinan di Kabupaten Bone tiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaiman tersebut di atas.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bone pada tahun 2013-2017 berturut-turut adalah 6,30%, 9,53%, 8,30%, 9,01%, 8,43% dan 8,31%. Selama kurun waktu 2013-2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Selama periode tersebut lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang hanya tumbuh sebesar 7,4 persen per tahun dalam periode yang sama. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap sektor di Kabupaten Bone, maka terdapat enam (6) sektor ekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan mencapai 12,06 persen pertahun, kemudian diikuti oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (10,41), sektor informasi dan komunikasi (9,20 persen), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (9,05 persen), sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8,85 persen), industri pengolahan (7,80 persen) dan sektor jasa keuangan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,47 persen.

  1. Permasalahan Secara Khusus

Kabupaten Bone memiliki banyak komodtas unggulan, baik dari sektor perkebunan, peternakan, dan perikanan, diantaranya yang dominan adalah kakao, jagung, ikan, gula merah atau aren. Sesuai dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Bone, industri utama yang akan dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pengolahan kakao, jagung, ikan, rumput laut, gula merah atau aren yang merupakan komoditi utama daerah.

Akan tetapi, pengembangan industri komoditas utama dan komoditas unggulan lainnya di Kabupaten Bone belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Berbagai kendala menjadi permasalahan utama pembangunan industri di kabupaten. Permasalahan utama ini yaitu:

  • Pemgembangan sektor hulu komoditas unggulan belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri, sehingga konstribusi sektor industri terhadap PDRB masih rendah;
  • Sumber daya manusia pada sektor hulu dan sektor industri masih kurang kurang dan harus ditingkatkan juga pengorganisasian yang belum sepenuhnya mampu mengeksploitasi sumber daya;
  • Pengembangan produk bernilai tambah masih sangat terbatas dan terpaku pada beberapa jenis produk antara (produk setengah jadi) belum berkembang sesuai dengan potensinya dan belum sampai pada kompetensi spesifik daerah;
  • Insprastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut, sehingga belum tumbuh dan berkembangnya IKM yang melakukan kegiatan ekspor;
  • Wilayah pengembangan kawasan industri belum sepenuhnya terealisasi.[35]

Menyikapi permasalahan di atas, maka menjadi penting dan mendesak adanya perencanaan pembangunan industri Kabupaten Bone yang mampu menguraikan dan memberi solusi serta memecah berbagai permasalah di atas dan diharapkan berdampak pada pembangunan sektor industri di Kabupaten Bone yang unggul, yang inovatif, berdaya saing, sejahterah dan mandiri.

  1. D. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dengan diberlakunya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

  1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata persoalan Pembangunan Industri Kabupaten Bone;
  2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha di Daerah Kabupaten Bone;
  3. Menata dan mengorganisasi tata cara perijinan dalam perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Bone sehingga menjadi lebih teratur dan terpadu;
  4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang Pembangunan Industri Kabupaten Bone.

 

  1. Kewenangan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dalam Pembentukan Produk Hukum Peraturan Daerah Tentang  Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone    

Pandangan bernegara bangsa Indonesia secara tuntas dan final telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang intinya adalah Pancasila. Untuk mencapai tujuan negara republik Indonesia maka dibentuklah suatu pemerintahan negara. Karena itu tujuan negara republik Indonesia secara ideal hendak diwujudkan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alenia ke empat adalah:

  1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
  2. Memajukan kesejahteraan umum;
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
  4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan negara tersebut harus di raih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[36] Kesimpulannya adalah upaya pencapaian tujuan negara harus didasarkan pada cita hukum Pancasila. Untuk mencapai tujuan negara tersebut maka penyelengggara negara baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah diberikan kewenangan dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannnya.

Dalam negara hukum Pancasila wewenang penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945  dan untuk selanjutnya sejak kemerdekaan wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia  diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang silih berganti sejak tahun 1945 yakni:

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah.
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
  • Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan).
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
  • TAP MPR (S) RI NO. XXI/MPRS/1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas luasnya Kepada Daerah.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Keberadaan pengaturan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak tahun 1945 adalah untuk melaksanakan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, dengan salah satu tujuan untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan negara secara ideal yang hendak dicapai negara republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran menimbang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “ bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.”   Selanjutnya  dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa, “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (4) dinytakan bahwa, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas menunjukkan bahwa pemerintahan daerah, terdiri atas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kedua lembaga tersebut adalah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun  pemerintah daerah yakni Gubernur, Bupati atau Walikota, sedang perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Terdapat dua istilah yang dipergunakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni, Istilah pemerintah dan pemerintahan.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, kata “pemerintah” dalam bahasa Indonesia berarti “kekuasan yang memerintah suatu negara atau daerah negara”, “kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara”, atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara”. Dan “pemerintahan”  berarti “perbuatan, atau cara, atau hal urusan memerintah”. Sedangkan induk kata “pemerintah”, ialah “perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu”.[37]

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau government, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan di sini meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit (bestuurvoering), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam ari sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.[38]

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.[39] Fungsi pemerintah (regering) dalam organisasi negara ialah memberi pimpinan bagaimana caranya organisasi negara itu memenuhi tugas kenegaraannya dalam mencapai tujuan-tujuan negara tersebut.[40]

Pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, otomatis berfungsi memberi pimpinan bagaimana caranya organisasi negara itu dapat memenuhi tugas kenegaraannya dalam mencapai tujuan  negara tersebut. Dalam mencapai atau merealisasikan tujuan negara tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan negara.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting  dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan  atas dasar wewenang  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (legaliteit beginselen).[41] Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat antara lain:

  1. expres implieds;
  2. jelas maksud dan tujuaannya;
  3. terikat pada waktu tertentu;
  4. tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; dan
  5. isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.[42]

Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan  aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.[43] Kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan  hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.[44] Selain hal tersebut dalam kewenangan terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan.[45] Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.[46]

Kewenangan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas mengandung beberapa unsur yaitu:

  1. Kemampuan untuk melaksanakan hukum positif sehingga dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara;
  2. Adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan;
  3. Kemampuan untuk melaksanakan tindakan tertentu;
  4. Adanya kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Sadjijono dengan mengutip Henc van Maarseven bahwa, di dalam hukum publik wewenang  sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu:

  1. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum;
  2. Kompnen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
  3. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, baik standard umum (semua jenis wewenang) maupun standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).[47]

Dalam kepustakaan hukum publik terutama dalam hukum administrasi, wewenang pemerintahan berdasakan sifatnya dapat dilakukan pembagian sebagai berikut:

  1. Wewenang yang bersifat terikat: yakni wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil. Di sini ada aturan dasar yang mengatur secara rinci syarat-syarat yang digunakannya wewenang. Syarat tersebut mengikat bagi organ pemerintahan ketika akan menjalankan wewenangnya dan mewajibkan sesuai dengan aturan dasar dimaksud ketika wewenang dijalankan. Dilihat dari segi teknis yuridis wewenang terikat ini dapat diklasifikasi sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan atau pejabat administrasi bertindak menjalankan wewenangnya. Sifat mengikat dari wewenang dimaksud, ialah adanya aturan (norma atau kaidah) yang harus ditaati ketika wewenang tersebut akan dijalankan.
  2. Wewenang bersifat fakultatif: yakni wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.
  3. Wewenang bersifat bebas: yakni wewenang atau pejabat pemerintahan (administrasi) dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut.[48]

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya mengambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten).[49] Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan.[50] Dalam kerangka negara hukum wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain kewenangan hanya diberikan oleh UU di mana pembuat UU dapat memberikan wewenang kepada  pemerintah, baik kepada organ pemerintah maupun kepada aparatur pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang. Wewenang Kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

  1. mengajukan rancangan Perda;
  2. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  3. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
  4. mengajukan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  5. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa,  Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

  • memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • mengembangkan kehidupan demokrasi;
  • menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  • menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  • melaksanakan program nasional; dan
  • menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu wewenang penyelenggara pemerintahan daerah adalah melakukan pembentukan peraturan daerah. Dalam  rangka pembentukan peraturan daerah oleh penyelenggara pemerintahan daerah, ada beberapa asas yang wajib diperhatikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan bahwa:

  • Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
  1. pengayoman;
  2. kemanusiaan;
  3. kebangsaan;
  4. kekeluargaan;
  5. kenusantaraan;
  6. bhineka tunggal ika;
  7. keadilan;
  8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
  • Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Secara teoritik asas-asas yang harus termuat dalam materi muatan peraturan daerah sebagaimana tersebut di atas harus terakomodasi dalam produk hukum peraturan daerah termasuk dalam pembuatan produk peraturan daerah tentang industri. Sebab yang ingin diwujudkan dalam cita hukum Pancasila melalui pelaksanaan wewenang  pemerintah daerah bukan hanya seperti yang terdapat dalam pengaturan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah tetapi juga terwujudnya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur, dan nilai-nilai kegotongroyongan, pengayoman, serta nilai-nilai kerukunan.

Konkretisasi  cita hukum Pancasila melalui wewenang  pemerintah daerah sulit untuk diwujudkan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karenanya disamping nilai-nilai Pancasila yang harus terakomodasi dalam pengaturan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam sistem hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari aspek struktur hukum, substansi hukum maupun kultur hukum.

Berkait dengan kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah dalam pembuatan produk hukum pemerintahan daerah yang menjadi tuntunan utama adalah mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila dalam berbagai produk hukum peraturan daerah, termasuk dalam pembuatan produk hukum peraturan daerah tentang pembangunan industri daerah.

Pembuatan produk hukum peraturan daerah tentang pembangunan industri pada perinsipnya adalah merupakan  amanah Konstitusi, yang harus dilaksanakan dalam kenyataan faktual dalam rangka pengembangan dan pembangunan industri daerah khususnya di Kabupaten Bone.

Pengaturan tentang industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Kehadiran undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan dan kewajiban kepada pemerintah kabupaten dalam rangka merencanakan pembangunan industri di daerah. Maka dengan demikian untuk mewujudkan amanah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait pemerintah daerah berkewajiban membuat produk hukum peraturan daerah berkenaan dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

 

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTOR TERKAIT RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BONE

 

Pembahasan pada bagian ini akan memuat berbagai hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada. Keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai subtansi atau materi yang akan diatur erat terkait dengan Rencana Pembangunan Industri.

Peraturan perundang-undangan terkait yang akan dikaji dalam naskah akademik ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan termasuk Peraturan Menteri. Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut. Namun demikian sebelum dilakukan pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sektor terkait Rencana Pembangunan Industri, maka yang harus menjadi penuntun dan atau tuntunan utama dalam semua produk hukum peraturan perundang-undangan yakni Pancasila, karena bagi Bangsa Indonesia Pancasila adalah segala-galanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Suteki mengemukakan bahwa, pada setiap Negara selalu terdapat asas atau norma tertinggi sebagai asas norma yang menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum, dan hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan. Norma tertinggi tersebut, disebut dengan grundnorm. Grundnorm yang dimiliki oleh Indonesia adalah Pancasila. Pada dasarnya Pancasila memiliki multi fungsi bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa, dan dasar Negara.[51] Lebih lanjut dikemukakan bahwa, dicantumkannya Pancasila di dalam pembukaan UUD NRI 1945 sama artinya dengan secara yuridis konstitusional Pancasila ditetapkan sebagai dasar Negara Indonesia dan sebagai sumber tertib hukum. Sebagai konsekuensi logis fungsi Pancasila sebagai dasar Negara adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, harus merupakan perwujudan Pancasila dengan karakter hukumnya.[52]

Sebagai paradigma dalam pembaharuan tatanan hukum, pancasila dapat dipandang sebagai “cita hukum” maupun sebagai “Staatfundamentalnorm” (Nawiasky) atau sebagai “Grundnorm” (Hans Kelsen). Sebagai cita hukum Pancasila dapat memiliki fungsi konstitutif maupun fungsi regulative. Dengan fungsi konstitutifnya Pancasila Menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila itu hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Dengan fungsi regulatifnya, Pancasila menentukan apakah suatu hukum posistif sebagai produk itu adil ataukah tidak adil.[53]

Moch. Mahfud MD berpendapat bahwa, dari sudut hukum kedudukan Pancasila yang seperti itu melahirkan satu sistem hukum yang khas sebagai sistem hukum Indonesia yang umumnya disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila yang seperti itu memasang rambu-rambu dan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional kita. Rambu yang paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.[54] Lebih lanjut dikemukakan bahwa, tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban, tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologi dan teritori bangsa dan Negara Indonesia, tak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.[55]

Pancasila yang menciptakan konstitusi menentukan isi dan bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersususn secara hierarkis. Dalam susunan hierarkis ini Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Ini menimbulkan konsekuensi bahwa jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan (inkosistensi) antara satu norma hukum dengan norma hukum yang secara hierarkis lebih tinggi, apalagi dengan Pancasila, berarti terjadi inkonstitusional  dan ketidaklegalan (illegality) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu menjadi batal dan harus dibatalkan demi hukum.[56]

Terdapat empat nilai dasar yang merupakan nilai-nilai dasar bagi hukum nasional yang bersumber dari pembukaan UUD 1945, yaitu:

  1. Nilai dasar pertama, yaitu hukum itu berwatak mengayomi/melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, berdasarkan persatuan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Nilai dasar kedua, hukum harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial disini bukanlah semata-mata tujuan, tetapi juga merupakan pegangan konkret dalam membuat peraturan hukum.
  3. Nilai dasar ketiga, hukum berasal dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan atau dengan kata lain adanya prinsip kedaulatan rakyat . istilah kerakyatan adalah istilah yang menunjuk kepada rakyat.
  4. Nilai dasar keempat, hukum berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan dasar pengaturan terhadap adanya hukum-hukum tuhan, di samping memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur.[57]

Menurut Moch. Koesno, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, di dalam pembukaan  dan UUD 1945 terkandung nilai-nilai dasar tata hukum nasional kita yang merupakan rechtsidee hukum dan sebentuk idealita apa yang dinamakan hukum di Negara kita itu. Secara ringkas nilai dasar tersebut meliputi:

  1. Nilai dasar pertama, hokum berwatak melindungi (mengayomi) dan bukan sekedar memerintah saja.
  2. Nilai dasar kedua, hukum itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan semata-mata sebagai tujuan. Akan tetapi sekaligus pegangan yang konkret dalam pembuatan peraturan konkret.
  3. Nilai dasar ketiga, hukum itu adalah dari rakyat dan mengandung sifat kerakyatan.
  4. Nilai dasar keempat, hukum adalah pernyataan kesusilaan dan moralitas yang tinggi, baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya sebagaimana diajarkan di dalam ajaran agama dan adat rakyat kita.[58]

Paparan tersebut menunjukkan bahwa dalam pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan termasuk produk hukum peraturan daerah maka Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah merupakan kaidah penuntun dalam membangun semua produk hukum peraturan perundang-undangan. Terlepas dari pembahasan Pancasila yang merupakan kaidah penuntun dalam pembuatan produk hukum peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya untuk akan dipaparkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone.

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memberikan penegasan bahwa tujuan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk untuk mewujudkan tujuan brnegara tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan dan nilai-nilai sosial, dengan kata lain mewujudkan tujuan bernegara yang berbasis pada cita hukum Pancasila yakni kelima sila Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila tersebut selanjutnya dijabarkan dalam berbagai pasal dalam UUD NRI 1945, yang juga sekaligus sebagai dasar dalam penguatan, pemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian. Perekonomian dan kesejahteraan sosial pengaturannya terdapat dalam pasal 33 ayat (1) sampai  (5).

Pada dasarnya rencana pembangunan industri merupakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh UUD NRI 1945 dalam pasal 18ayat (6) memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pada sisi yang sama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (lihat pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Selanjutnya kewajiban yang sama juga berlaku bagi anggota DPRD untuk melaksanakan Pancasila, Melaksanakan UUDNRI 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan (pasal 45 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Karena itu dalam pelaksanaan wewenangya penyelenggara pemerintahan daerah seharusnya mengkonkretisasikan cita hukum Pancasila dalam bentuk produk hukum peraturan daerah utamanya dalam bentuk produk hukum peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri.

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok agrarian seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur. Hak menguasai dari negara pelaksanaaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah. Pembangunan industri dapat diberikan kepada setiap pemerintah daerah untuk mengelola dan membuat kebijakan terkait wilayah rencana pembangunan industri untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

  1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif bijaksana, terbuka, professional serta bertanggungjawab. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dalam undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada ketentuan umum membagi bentuk-bentuk kawasan hutan berupa : hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan adalah suatu tindakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa asas dan tujuan prencanaan pembangunan nasional adalah, Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Negara

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk, mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi. Sinkronissi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perncanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa:  ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat. Ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang,

Wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraaan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategi kabupaten, wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam pelaksanaan ruang wilayah meliputi, perencanaan tata ruang wilayah, dan pemangaatan ruang wilyah kabupaten. Dalam pelaksanaannya pemerintah kabupaten melaksanakan penetapan kawasan strategis, perencanaan tata ruang strategis, pemanfaatan ruang kawasan strategis. Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional, dan daerah Tahun 2005-2025 yang disebut RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode  dua puluh tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025. RPJP  Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentunya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam UUD NRI 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk perumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional.

RPJP nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, RPJP daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM daerah dalam penyusunan visi, misi dan program kepala daerah.

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam pasal 2 disebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Selanjutnya dalam pasal 3 disebut, bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah antara lain, untuk menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Jelas bahwa undang-undang ini memberikan jaminan bahwa pembangunan industri dapat mengakses informasi publik, informasi semestinya diberikan dengan cara yang aksesibel. Undang-undang ini juga memberikan jaminan kepada warga Negara, termasuk rencana pembangunan industri untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahum 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestariaan fungsi lingkungan hidup, mencapai, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemennuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global.

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud peratuan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan

Ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan bahwa: hutan adalah suatu kestuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didomonasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, kawasan hutan  adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberiian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Asas pencegahan dan pemberantasan hutan adalah: keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggungjawab negara, partisipasi masyarakat, tanggunng gugat, dan keterpaduan dan koordinasi. Tujuan pencegahan dan pemberantasan hutan adalah:  menjamin kepastian hokum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan, menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperthatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera, dan meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menanggani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan hutan meliputi: pencegahan perusakan hutan, pemberantasan perusakan hutan, kelembagaan, peran serta masyarakat, kerjasama internasional, pelindungan saksi, pelapor dan informan, pembiayaan dan sanksi.

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pembangunan daerah di bidang ekonomi dilaksanakan dalan rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuang sumber daya tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan; mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri, mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta industri hijau, mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional, dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelnggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah, sedangkan asas penyelenggraan pemerintahan daearah adalah:  kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,efisiensi, efektivitas dan keadilan. Sedangkan kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan rancangan pearaturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama,

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan pemerintah ini disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan rencana tata ruang wilayah nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan: ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, keterpaduan pengendalian ruang wiayag nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Dalam melaksanakan pasal 59 ayat (7) dan pasl 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peraturan pemerintah ini dibuat.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa, bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup manusia. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dalam rencana pembangunan industri pemerintah harus memperhatikan dampak lingkungan disekitarnya, khusunya mengenai limbah yang dihasilkan pembangunan industri.

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Peraturan Pemerintah ini disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, karena itu materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah pasal 1 yang dimaksud dengan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri, perusahaan idustri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia, kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri dan memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang. Pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di kawasan peruntukan industri (KPI) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

 

 

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

  1. Landasan Filosofis

Tujuan awal pengaturan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bone untuk melakukan suatu peningkatan dalam sektor industri yang diwakili dengan pelayanan dan pengabdian yang direpresentasikan dengan Rencana Pembangunan Indsutri Kabupaten (RPIK) sebagai salah satu aspek utama. Dunia industri secara umumnya berperan sebagai agen promosi yang membawa gambaran kepada dunia seberapa penting dan berharganya negara ini, karena selain sebagai sumber pendapatan devisa, industri menjadi salah satu tolak ukur bagaimana nama negara akan dibawa ke negara-negara lain. Sehingga dalam hal ini  pemerintah  daerah  perlu  agar  daerah  membangun  infrastruktur industri menjadi lebih baik dan dapat dibanggakan sebagai basis dari pembangunan ekonomi  daerah.  Situasi  inilah  yang  kemudian  membawa  peraturan  daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone penting untuk dilakukan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) adalah basis dari pelayanaan industri daerah.

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) didasari pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang- undangan pada umumnya yaitu:

  1. Asas Pengayoman, bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk memberikan  perlindungan  dalam rangka  menciptakan ketentraman masyarakat;
  2. Asas Kemanusiaan, dimana peraturan daerah  dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;
  3. Asas Keadilan, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali serta;
  4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone ini mengindahkan pasal 11 ayat 2,  Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian, bahwa:

  • setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
  • Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencan Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;

 

  • Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
  1. potensi Sumber Daya Industri Daerah;
  2. Rencana Tata ruang wilayah Provinsi dan Rencana tata ruang wilayah kabupaten/Kota;
  3. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan;
  4. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA):

  1. Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  2. Terwujudnya keseimbangan  antara  peningkatan  jumlah  penduduk  dan peningkatan kualitas lingkungan;
  3. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  4. Tercapainya sasaran MDG’s tahun 2015;
  5. Terwujudnya  pemerintah  daerah  yang  bertanggungjawab     terhadap pembinaan terhadap aparat dan masyarakat;
  6. Terlibatnya peran  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pengelolalan  air limbah domestik -domestik;
  7. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkunga
  1. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Karenanya dalam memandang kebutuhan industri tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor produksi yang tersedia dan dapat dayagunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan ekonomi. Secara sederhana industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural.

Pengembangan industri dapat dilihat dari  posisi  warga  masyarakat  sebagai  pihak  yang  disentuh  atau  merespon kekuasaan  dari  3  ranah  kekuasaan,  yaitu  dalam  lingkup  kekuasaan  negara (state), dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar (market capitalism), dan kekuatan kolektif sosial (communalism) yang mengambil peran sebagai penyeimbang negara atau kuasa negara. Sebagai konsumen kekuasaan negara, masyarakat disentuh atau merespon kebijakan negara (public policy).

Masyarakat Kabupaten Bone merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya dan informasi. Sehingga dalam era globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri adanya akselerasi dan akulturasi pengetahuan yang semakin mudah dijangkau melalui berbagai media informasi dan teknologi menuntut percepatan industrialisasi disegala bidang. Untuk itu pembangunan maupun pengembangan industri menjadi suatu hal yang urgen dan sangat bermanfaat  bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bone.

 

  1. Kebutuhan masyarakat  terhadap  pengaturan kebijakan  yang  bersifat komprehensif;
  2. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sistem pembuangan air limbah;
  3. Ada kebutuhan tentang kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga ada kepastian kewenangan;
  4. Perlunya adanya  peningkatan  kualitas  pengolahan  air  limbah khususnya septic tank di kawasan pemukiman;
  5. Adanya kebutuhan masyarakat untuk membangun instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT);
  6. Masyarakat memerlukan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolalan air limbah domestik.
  1. Landasan Yuridis

Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya pasal 137 berikut penjelasan dari UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibuat berdasarkan pada azas pembentukan perundang-undangan yang meliputi :

  1. Azas Kejelasan Tujuan

Maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

  1. Azas Kelembagaan atau Organ Pembentuk Yang Tepat Maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undanngan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang- undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

………………..”Pemerintahan  Daerah  berhak  menetapkan  Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 huruf c

…………………..Kepala  Daerah  mempunyai  tugas  dan  wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; Pasal 42 ayat (1) huruf a :

…………………..DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

Pasal 136 ayat (1):

………………Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

  1. Azas Kesesuaian Antara Jenis dan Muatan Materi

Maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang- undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

  1. Azas Dapat Dilaksanakan

Maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

  1. Azas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

  1. Azas Kejelasan Rumusan

Maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

  1. Azas Keterbukaan

Maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

 

 

  1. Pasal 18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang- Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111/MENKLH/2003 tentang Pedoman   Mengenai  Syarat   dan  Tata  Cara   Perijinan  serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
  10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112/MENKLH/2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Domestik;
  11. Peraturan  Menteri   Pekerjaan   Umum   Nomor16/PRT/M/2008   tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);

 

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam perencanaan, pengembangan dan pembangunan industri daerah Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

  1. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone adalah untuk mewujudkan pengaturan sekaligus pengembangan industri demi untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat di Kabupaten Bone.

  1. Arah pengaturan

Secara umum, substansi arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bone tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone memuat aturan tentang Industri Unggulan Daerah, Pengembangan Wilayah Industri, Pembangunan Daya Industri, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Semua muatan yang tertulis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Industri arahnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan.

  1. Ruang lingkup Pengaturan

Secara ringkas Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

BAB I             :           KETENTUAN UMUM

BAB II            :           ASAS, VISI, MISI, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN

BAB III          :           RUANG LINGKUP

BAB IV          :           INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

BAB V            :           PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI

BAB VI          :           PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

BAB VII         :           PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA INDUSTRI

BAB VIII       :           KETENTUAN PENUTUP

 

Mengacu pada materi muatan peraturan perundang-undangan, berikut diuraikan secara lengkap jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2019-2039 sebagai berikut:

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
  2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Bone.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
  5. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
  6. Dinas adalah Dinas yang membidangi perindustrian.
  7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
  8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
  9. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah daerah.
  10. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
  11. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2. 500. 000. 000, 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang.
  12. Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10. 000. 000. 000, 00 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2. 500. 000. 000, 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50. 000. 000. 000, 00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99.
  13. IKM adalah Industri Kecil dan Industri Menengah.
  14. Industri Hulu adalah industri yang hanya mengelola bahan mentah menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung di pakai atau dinikmati oleh konsumen.
  15. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
  16. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di daerah.
  17. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri di daerah.
  18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
  19. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan
  20. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
  21. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
  22. Penghasilan Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
  23. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
  24. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
  25. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
  26. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
  27. Rencana Pembangunan Industri Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2019-2039, yang selanjutnya disebut RPIK 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di daerah.
  28. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adaalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten.
  29. Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industry di daerah.

BAB II

ASAS, VISI, MISI, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan azas:

  1. Kepentingan Nasional;
  2. Kepentingan Daerah;
  3. Keadilan;
  4. Kemanfaatan;
  5. Kepastian Hukum;
  6. Demokrasi Ekonomi;
  7. Kepastian Berusaha;
  8. Pemeratan Persebaran;
  9. Persaingan Usaha Yang Sehat; dan
  10. Keterkaitan Industri.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

Visi Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2019-2039 adalah “Menjadikan Kabupaten Bone Wilayah Industri Unggulan yang Inovatif, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera 2039″.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 4

Pembangunan Industri Kabupaten Bone mengemban misi sebagai berikut:

  1. Menumbuhkembangkan industri komoditas Unggulan daerah yang inovatif, berdaya saing, mandiri dan sejahterah.
  2. Menumbuhkembangkan dan mengoptimalkan hilirisasi industri agro secara terpadu untuk meningkatkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan kompetensi industri daerah.
  3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industri secara komprehensif menuju nmasyarakat yang lebih mandiri dan sejahterah.

Bagian Keempat

Maksud

Pasal 5

Maksud Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2019-2039 sebagai berikut:

  1. Pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
  2. Pedoman peran serta bagi masyarakat dalam pembangunan industri.

Bagian Kelima

Tujuan

Pasal 6

Tujuan  Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2019-2039 adalah:

  1. Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang mandiri dan sejahtera;
  2. Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri agro dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industri;
  3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri;
  4. Meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri;
  5. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daeraah dan menciptakan industri-industri baru.

Bagian Keenam

Sasaran

Pasal 7

Sasaran dalam perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Bone 2019-2039 sebagai berikut:

  1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang sejahtera dan mandiri.
  2. Meningkatnya kontribusi sektor industri daerah terhadap PDRB dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang sejahtera dan mandiri.
  3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri.
  4. Meningkatnya arus investasi ke daerah melalui sektor industri.
  5. Terwujud dan terciptanya industri-industri baru.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

  1. Sistematika Rencana Pembagunan Industri Kabupaten Bone 2019-2039;
  2. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara terencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan;
  3. Monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu sedangkan evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadapa yang direncanakan, sedang berlangsung, dan telah selesai;
  4. Perwilayahan industri;
  5. Pembangunan sumber daya industri;
  6. Pembangunan sarana dan prasarana industri;
  7. Pemberdayaan industri;
  8. Perizinan, penanaman modal bidang industri, dan fasilitas;
  9. Peran serta masyarakat; dan
  10. Pengawasan

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 9

Penetapan industri unggulan daerah dilakukan dengan mepertimbangkan faktor-faktor sebagaimana berikut:

  1. Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
  2. Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
  3. Ketersedian dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
  4. Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
  5. Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
  6. Dukungan sumber daya manusia;
  7. Prestise daerah;
  8. Kesiapan dan kesedian masyarakat;
  9. Kesiapan dan kesedian pemerintah; serta
  10. Kesiapan dan kesedian pelaku usaha.

Pasal 10

  • Industri unggulan Kabupaten Bone tahun 2019-2039, yang dapat dikembangkan, adalah sebagai berikut:
  1. Industri Pertanian;
  2. Industri Kehutanan;
  3. Industri Perikanan
  4. Industri Pertambangan dan penggalian;
  5. Pengolahan Ikan;
  6. Pengolahan Kakao;
  7. Pengolahan Jagung;
  8. Pengolahan Gula Aren;
  9. Industri penggolahan;
  10. Penggadaan listrik, gas;
  11. Penggadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
  12. Konstruksi;
  13. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor;
  14. Transportasi dan pergudangan;
  15. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
  16. Informasi dan komunikasi;
  17. Jasa keuangan;
  18. Real estate
  19. Jasa perusahaan;
  20. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
  21. Jasa pendidikan;
  22. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
  • Selain industri utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan keunggulan kabupaten;
  • Pengembangan industri unggulan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB V

PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pengembangan wilayah industri Daerah dilakukan melalui:

  1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
  2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  3. Pembangunan Kawasan Industri (KI); dan
  4. Pembangunan Sentra IKM.

Bagian Kedua

Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Pasal 12

Program Pengembangan Perwilayahan Industri di Kabupaten Bone Tahun 2019-2039, dilaksanakan dengan:

  1. Melaksanakan koordinasi antar Pemerintah Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kementrian/lembaga terkait dalam penyusunan RPIK dengan menbentuk forum pengembangan WPPI;
  2. Penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait WPPI);
  3. Bekerjasama dan mendukung pengembangan bentuk-bentuk kerjasama dengan perusahan daerah, pembentukan holding company dan badan pengelola;
  4. Melakukan promosi peluang investasi (dalam dan luar negeri);
  5. Menyiapkan sumber daya manusia local untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di kawasan dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri;
  6. Melakukan pembebasan lahan yang masih belum selesai;
  7. Melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, pelabuhan, bandara, kereta, dan api);
  8. Melakukan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI; dan
  9. Melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Ketiga

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 13

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Daerah, dilaksanakan dengan:

  1. Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan;
  2. Menyiapkan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait;
  3. Melakukan pembangunan infrastruktur untuk kawasan industri;
  4. Melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan; dan
  5. Melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

 Pasal 14

Kawasan Peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembangunan Kawasan Industri

Pasal 15

Pembangunan Kawasan Industri (KI) Daerah, dilaksanakan dengan:

  1. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri agro;
  2. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri; dan
  3. Melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Kelima

Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 16

Pengembangan Sentra IKM di Daerah, dilaksankan dengan:

  1. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM, dengan prioritas di kecamatan-kecamatan sentra produksi;
  2. Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM Pangan dan sentar IKM Kreatif;
  3. Pembentukan kelembagaan sentra IKM Kreatif oleh pemerintah Kabupaten Bone;
  4. Pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Bone atau investor untuk pembangunan sentra IKM Pangan;
  5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung IKm Pangan;
  6. Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/pusat promosi;
  7. Insentif khusus untuk IKM dalam sentar.

 

BAB VI

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Pembangunan sumber daya industri daerah, dilaksanakan dengan:

  1. Pengembangan sumber daya manusia industri;
  2. Pemanfaatan, penyedian dan penyaluran sumber daya alam;
  3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
  4. Pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
  5. Penyediaan sumber pembiayaan;

 

Bagian Kedua

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Pasal 18

Program pengembangan sumber daya manusia industri di Kabupaten Bone Tahun 2019-2039,  dilaksanakan dengan:

  1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia industri petani/nelayan khusunya rumput laut, ikan, kakao, jagung dan gula aren.
  2. Training/diklat intensifikasi kelautan, perikanan, tanaman pangan dan perkebunan;
  3. Workshop/short course standar pasca panen.
  4. Fasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia industri.
  5. Workshop/short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri;
  6. Pendidikan industri khususnya rumput laut, ikan, kakao, jagung dan gula aren bagi aparat daerah/Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri.
  7. Pengembangan Balai/Sentral Pelatihan Industri/Lembaga Pendidikan Komoditas dan industri unggulan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan, Penyedian dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pasal 19

Pemanfaatan, penyedian dan penyaluran sumber daya alam di Kabupaten Bone Tahun 2019-2039, dilaksanakan dengan:

  1. Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensfikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan, khususnya rumput laut, ikan, kakao, jagung dan gula aren.
  2. Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif);
  3. Fasilitasi, bibit unggul dan pupuk;
  4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman.
  5. Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri).
  6. Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri.
  7. Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen;
  8. Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen;
  9. Monitoring hasil dan standarisasi.

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pasal 20

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi industri di Kabupaten Bone, dilaksanakan dengan:

  1. Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant);
  2. Fasilitas alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri);
  3. Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian Rumput laut, ikan, kakao, jagung dan gula aren.

Bagian Kelima

Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

Pasal 21

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi di Kabupaten Bone Tahun 2019-2039, dilaksanakan dengan:

  1. Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional (termasuk informasi harga untuk petani, dll.);
  2. Kerjasama pengembangan products dan market (dengan lembaga penelitian asosiasi, dll.);
  3. Pengembangan ‘branded’ produk Kabupaten Bone.

 

Bagian Keenam

Penyedian Sumber Pembiayaan

Pasal 22

Program Penyedian Sumber Pembiayaan di Kabupaten Bone, meliputi:

  1. Fasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif bagi industri pengolahan untuk perluasan kapasitas;
  2. Fasilitasi kerjasama kemitraan pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/bank;
  3. Bimbingan/training management financial;
  4. Bekerjasama dengan lembaga keuangan internasional untuk dukungan pembiayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bone;
  5. Fasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor.

 

BAB VII

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  INDUSTRI

Pasal 23

Pembangunan sarana dan prasarana industri Kabupaten meliputi:

  1. Pengembangan pengelolaan lingkungan;
  2. Lahan industri berupa:
  3. Kawasan Industri dan/atau
  4. Kawasan peruntukan industri;
  5. Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
  6. Fasilitas jaringan telekomunikasi;
  7. Fasilitas jaringan sumber daya air;
  8. Fasilitas sanitasi;
  9. Jaringan transportasi;
  10. sistem informasi industri; dan
  11. Infrastruktur penunjang standarisasi Indust

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

 

 

Ditetapkan di Watampone

                                                                                                Pada tanggal

 

 

Bupati Bone

 

 

 

 

BAB VI

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2019-2039 secara konkret memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tersebut dalam konsideran mengingatnya terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Materi muatan dalam peraturan daerah ini sudah bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

  1. Saran
  2. Mengingat Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kabupaten Bone sangat penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Bone menyusun kebijakan  mengenai  Pembangunan  Industri yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terkini di Kabupaten Bone.
  3. Pemerintah Daerah  dan  DPRD  Kabupaten Bone perlu mengkaji dan membahas lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, agar dalam implementasinya tidak menimbulkan kendala dan dilakukan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan yang ada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi.

 

  1. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Pustaka Setia,Bandung, 2009.

 

  1. Denzin, Norman, dan Yvonna S. Lincoln, Handbook Of Qualitative Research, (Ali bahasa, Dariyanto dkk), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

 

Sulistyowati dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

 

Basrowi dan Suwandi,  Memahami Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

 

Herdiansyah, Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.

 

Creswell, John W, Research  Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, (Ali bahasa, Achmad Fawaid), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

 

Kartasapoetra. Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

 

Hasibuan, Malayu. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Pujoalwanto, Basuki. Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris. Yokyakarta: Graha Ilmu, 2014.

 

Sadono, Sukirno. Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Jakarta: Karya Grafindo Persada, 1995.

 

Abdurachmat, I. dan Maryani, E. Geografi Ekonomi. Bandung: IKIP Bandung, 1998.

 

Sadono, Sukirno, Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah, FE UI, 1976.

Uraian lengkap Analisis sektor Unggulan Kabupaten Bone dapat dilihat pada BAB IV halaman 128, Laporan Akhir RPIK Kabupate Bone Tahun 2019-2010.

 

Soetaryono dalam Istislam, 2000, Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan  Lingkungan dan Berkelanjutan,  Arena Hukum, Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta.

 

  1. Grindie dalam Wahab Solichin Abdul, Analisis Kebijakan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

 

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

 

Dokumen Laporan Akhir Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone, 2019.

 

Moh. Mahfud MD,  Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Yogyakarta, 2010.

 

Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang Pressindo,Yogyakarta, 2005.

 

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Pelayanan Kebijakan Publik, Nuansa, Bandung,  2009.

 

Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat, Surya Pena Gemilang Publishing, Semarang, 2010.

 

Moch. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

 

Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif, Pidato Pengukuhan Disampaikan Pada Upacara penerimaan Jabatab guru Besar  dalam Ilmu hukum  pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2010.

 

https://radarbone.fajar.co.id/warga-miskin-di-bone-capai-79-ribu-jiwa-terbesar-di-sulsel/ diakses: 05 Januari 2020.

 

 

[1]     Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), DisertasiOp,Cit., hlm. 28.

[2]     Ibid, hlm. 29.

[3]     H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Pustaka Setia,Bandung, 2009, hlm. 53.

[4]     Suteki, Rekonstruksi  Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi, Op,Cit., hlm. 30-32.

[5]     Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook Of Qualitative Research, (Ali bahasa, Dariyanto dkk), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 128.

[6]  Sulistyowati dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 174.

[7]  Ibid, hlm. 177-178.

[8]  Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi,  Op, Cit., hlm. 32-33.

[9]  Basrowi dan Suwandi,  Memahami Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 20.

[10]  Ibid, hlm. 22-23.

[11]   Haris  Herdiansyah,  Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 116.

[12]   John W. Creswell, Research  Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, (Ali bahasa, Achmad Fawaid), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 267.

[13]  Basrowi dan Suwandi, Op, Cit., hlm. 192.

[14]  Ibid, hlm.  192-193.

[15]   Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi, Op. Cit., hlm. 43.

[16]  Ibid, hlm. 44.

[17]   Ibid, hlm. 45.

[18]   Ibid, hlm. 45.

[19]   Ibid, hlm, 46.

[20]   Haris Herdiansyah, Op, Cit., hlm. 190.

[21]   John W. Creswell (penerjemah: Achmad Fawaid), Op, Cit., hlm. 286.

[22]   Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi, Op, Cit., hlm. 46-47.

[23] Kartasapoetra. 1987. Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian. Jakarta: Bina Aksara.

[24] Hasibuan, Malayu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

[25] Pujoalwanto, Basuki. 2014. Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris. Yokyakarta: Graha Ilmu.

[26] Sadono, Sukirno. 1995. Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Jakarta: Karya Grafindo Persada.

[27] Abdurachmat, I. dan Maryani, E. 1998. Geografi Ekonomi. Bandung: IKIP Bandung.

[28] Sadono Sukirno, Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah, FE UI, 1976, hal : 79

[29] Uraian lengkap Analisis sektor Unggulan Kabupaten Bone dapat dilihat pada BAB IV halaman 128, Laporan Akhir RPIK Kabupate Bone Tahun 2019-2010.

[30] Soetaryono dalam Istislam, 2000, Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan  Lingkungan dan Berkelanjutan,  Arena Hukum, Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta, hal. 75.

[31] M. Grindie dalam Wahab Solichin Abdul, 1991, Analisis  Kebijakan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 57.

[32] . Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 19.

[33] . Ibid, hlm. 19.

[34] https://radarbone.fajar.co.id/warga-miskin-di-bone-capai-79-ribu-jiwa-terbesar-di-sulsel/ diakses: 05 Januari 2020

[35] Dokumen Laporan Akhir Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bone.

[36]      Moh. Mahfud MD,  Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Op, Cit, hlm. 17.

[37]      A. Hamid S. Attamimi,  Op, Cit., hlm.  155.

[38]        Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang Pressindo,Yogyakarta, 2005, hlm. 41.

[39]      Ibid, hlm, 43.

[40]      A. Hamid S. Attamimi,  Op, Cit., hlm. 119.

[41]      Sadjijono,  Op, Cit., hlm. 49.

[42]     Ibid, hlm. 50.

[43]   Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Pelayanan Kebijakan Publik, Nuansa, Bandung,  2009, hlm. 136.

[44]     Ibid, hlm. 136.

[45]     Ibid, hlm. 136.

[46]     Ibid, hlm. 136.

[47]    Sadjijono, Op,Cit., hlm. 52.

[48]     Sadjijono, Op, Cit., hlm. 52-54.

[49]     Juniarso Ridwan, Op, Cit., hlm. 137.

[50]     Ibid, hlm. 137.

[51] Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat, Surya Pena Gemilang Publishing, Semarang, 2010, hlm. 64.

[52] Ibid, hlm. 64.

[53] Ibid, hlm. 71.

[54] Moch. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 37-38.

[55] Ibid, hlm. 38.

[56] Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif, Pidato Pengukuhan Disampaikan Pada Upacara penerimaan Jabatab guru Besar  dalam Ilmu hukum  pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2010, hlm. 49.

[57] Satya Arianto dan Ninuk Triyanti, Op, Cit., hlm. 100.

[58] Abdul Ghofur Anshori, Op, Cit., hlm. 13.