RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BONE 2019-2039

BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR………..TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN  INDUSTRI KABUPATEN BONE TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri  Kabupaten Bone Tahun 2019-2039.

Mengingat :

  1. Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tngkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
  11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  20. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
  21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8).
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

Dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN    KAWASAN    INDUSTRI

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
  2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Bone.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
  5. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
  6. Dinas adalah Dinas yang membidangi perindustrian.
  7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
  8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
  9. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah daerah.
  10. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
  11. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2. 500. 000. 000, 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang.
  12. Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10. 000. 000. 000, 00 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2. 500. 000. 000, 00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50. 000. 000. 000, 00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99.
  13. IKM adalah Industri Kecil dan Industri Menengah.
  14. Industri Hulu adalah industri yang hanya mengelola bahan mentah menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung di pakai atau dinikmati oleh konsumen.
  15. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
  16. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di daerah.
  17. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri di daerah.
  18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
  19. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan
  20. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
  21. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
  22. Penghasilan Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
  23. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
  24. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.
  25. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
  26. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
  27. Rencana Pembangunan Industri Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2019-2039, yang selanjutnya disebut RPIK 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di daerah.
  28. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten.
  29. Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di daerah.

BAB II

ASAS, VISI, MISI, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan azas:

  1. Kepentingan Nasional;
  2. Kepentingan Daerah;
  3. Keadilan;
  4. Kemanfaatan;
  5. Kepastian Hukum;
  6. Demokrasi Ekonomi;
  7. Kepastian Berusaha;
  8. Pemeratan Persebaran;
  9. Persaingan Usaha Yang Sehat; dan
  10. Keterkaitan Industri.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

Visi Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2019-2039 adalah “Menjadikan Kabupaten Bone Wilayah Industri Unggulan yang Inovatif, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera 2039″.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 4

Pembangunan Industri Kabupaten Bone mengemban misi sebagai berikut:

  1. Menumbuhkembangkan industri komoditas Unggulan daerah yang inovatif, berdaya saing, mandiri, dan sejahtera.
  2. Menumbuhkembangkan dan mengoptimalkan hilirisasi industri agro secara terpadu untuk meningkatkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan kompetensi industri daerah.
  3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industri secara komprehensif menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Bagian Keempat

Maksud

Pasal 5

 

Maksud Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2019-2039 sebagai berikut:

  1. Pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
  2. Pedoman peran serta bagi masyarakat dalam pembangunan industri.

Bagian Kelima

Tujuan

Pasal 6

Tujuan  Pembangunan Industri Kabupaten Bone Tahun 2019-2039 adalah:

  1. Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang mandiri dan sejahtera;
  2. Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri agro dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industri;
  3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri;
  4. Meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri;
  5. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daeraah dan menciptakan industri-industri baru.

Bagian Keenam

Sasaran

Pasal 7

Sasaran dalam perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Bone 2019-2039 sebagai berikut:

  1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang sejahtera dan mandiri.
  2. Meningkatnya kontribusi sektor industri daerah terhadap PDRB dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang sejahtera dan mandiri.
  3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri.
  4. Meningkatnya arus investasi ke daerah melalui sektor industri.
  5. Terwujud dan terciptanya industri-industri baru.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

  1. Sistematika Rencana Pembagunan Industri Kabupaten Bone 2019-2039;
  2. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau badan atau wadah secara terencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan;
  3. Monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu sedangkan evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap yang direncanakan, sedang berlangsung, dan telah selesai;
  4. Perwilayahan industri;
  5. Pembangunan sumber daya industri;
  6. Pembangunan sarana dan prasarana industri;
  7. Pemberdayaan industri;
  8. Perizinan, penanaman modal bidang industri, dan fasilitas;
  9. Peran serta masyarakat; dan

 

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 9

Penetapan industri unggulan daerah dilakukan dengan mepertimbangkan faktor-faktor sebagaimana berikut:

  1. Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
  2. Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
  3. Ketersedian dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
  4. Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
  5. Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
  6. Dukungan sumber daya manusia;
  7. Prestise daerah;
  8. Kesiapan dan kesedian masyarakat;
  9. Kesiapan dan kesedian pemerintah; serta
  10. Kesiapan dan kesedian pelaku usaha.

Pasal 10

  • Industri unggulan Kabupaten Bone tahun 2019-2039, yang dapat dikembangkan, adalah sebagai berikut:
  1. Industri Pertanian;
  2. Industri Kehutanan;
  3. Industri Perikanan;
  4. Industri Pertambangan;
  5. Industri Logam;
  6. Industri Aneka.

BAB V

PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pengembangan wilayah industri Daerah dilakukan melalui:

  1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
  2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  3. Pembangunan Kawasan Industri (KI); dan
  4. Pembangunan Sentra IKM.

 

Bagian Kedua

Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri

Pasal 12

Program Pengembangan Perwilayahan Industri di Kabupaten Bone Tahun 2019-2039, dilaksanakan dengan:

  1. Melaksanakan koordinasi antar Pemerintah Daerah, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kementrian/lembaga terkait dalam penyusunan RPIK dengan menbentuk forum pengembangan WPPI;
  2. Penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait WPPI);
  3. Bekerjasama dan mendukung pengembangan bentuk-bentuk kerjasama dengan perusahan daerah, pembentukan holding company dan badan pengelola;
  4. Melakukan promosi peluang investasi (dalam dan luar negeri);
  5. Menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di kawasan dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri;
  6. Melakukan pembebasan lahan yang masih belum selesai;
  7. Melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung WPPI (jalan, pelabuhan,dan bandara);
  8. Melakukan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung WPPI; dan
  9. Melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Ketiga

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 13

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Daerah, dilaksanakan dengan:

  1. Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan;
  2. Menyiapkan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait;
  3. Melakukan pembangunan infrastruktur untuk kawasan industri;
  4. Melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan; dan
  5. Melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

 

Pasal 14

Kawasan Peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

 

Bagian Keempat

Pembangunan Kawasan Industri

Pasal 15

Pembangunan Kawasan Industri (KI) Daerah, dilaksanakan dengan:

  1. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri agro;
  2. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri; dan
  3. Melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bagian Kelima

Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 16

Pengembangan Sentra IKM di Daerah, dilaksanakan dengan:

  1. Survei dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM, dengan prioritas di kecamatan-kecamatan sentra produksi;
  2. Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM Pangan dan sentra IKM Kreatif;
  3. Pembentukan kelembagaan sentra IKM Kreatif oleh pemerintah Kabupaten Bone;
  4. Pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Bone atau investor untuk pembangunan sentra IKM Pangan;
  5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung IKM Pangan;
  6. Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/pusat promosi;
  7. Insentif khusus untuk IKM dalam sentra.

 

BAB VI

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Pembangunan sumber daya industri daerah, dilaksanakan dengan:

  1. Pengembangan sumber daya manusia industri;
  2. Pemanfaatan, penyedian dan penyaluran sumber daya alam;
  3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
  4. Pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
  5. Penyediaan sumber pembiayaan;

 

Bagian Kedua

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Pasal 18

Program pengembangan sumber daya manusia industri di Kabupaten Bone Tahun 2019-2039,  dilaksanakan dengan:

  1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia industri petani/nelayan khusunya ikan, kakao, jagung dan gula aren.
  2. Training/diklat intensifikasi kelautan, perikanan, tanaman pangan dan perkebunan;
  3. Workshop/short course standar pasca panen.
  4. Fasilitasi peningkatan kemampuan sumber daya manusia industri.
  5. Workshop/short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri;
  6. Pendidikan industri khususnya ikan, kakao, jagung dan gula aren bagi aparat daerah/Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri.
  7. Pengembangan Balai/Sentral Pelatihan Industri/Lembaga Pendidikan Komoditas dan industri unggulan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pasal 19

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam di Kabupaten Bone Tahun 2019-2039, dilaksanakan dengan:

  1. Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensfikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan, khususnya ikan, kakao, jagung dan gula aren.
  2. Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif);
  3. Fasilitasi, bibit unggul dan pupuk;
  4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman.
  5. Peningkatan jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri).
  6. Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri.
  7. Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen;
  8. Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen;
  9. Monitoring hasil dan standarisasi.

 

Bagian Keempat

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pasal 20

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi industri di Kabupaten Bone, dilaksanakan dengan:

  1. Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan);
  2. Fasilitas alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri);
  3. Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian ikan, kakao, jagung dan gula aren.

Bagian Kelima

Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

Pasal 21

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi di Kabupaten Bone Tahun 2019-2039, dilaksanakan dengan:

  1. Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional (termasuk informasi harga untuk petani, dll.);
  2. Kerjasama pengembangan produk dan pasar (dengan lembaga penelitian asosiasi, dll.);
  3. Pengembangan ‘branded’ produk Kabupaten Bone.

 

Bagian Keenam

Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pasal 22

Program Penyediaan Sumber Pembiayaan di Kabupaten Bone, meliputi:

  1. Fasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif bagi industri pengolahan untuk perluasan kapasitas;
  2. Fasilitasi kerjasama kemitraan pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/bank;
  3. Bimbingan/training management financial;
  4. Bekerjasama dengan lembaga keuangan internasional untuk dukungan pembiayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bone;
  5. Fasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor.

 

BAB VII

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  INDUSTRI

Pasal 23

Pembangunan sarana dan prasarana industri Kabupaten meliputi:

  1. Pengembangan pengelolaan lingkungan;
  2. Lahan industri berupa:
  3. Kawasan Industri dan/atau
  4. Kawasan peruntukan industri;
  5. Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
  6. Fasilitas jaringan telekomunikasi;
  7. Fasilitas jaringan sumber daya air;
  8. Fasilitas sanitasi;
  9. Jaringan transportasi;
  10. sistem informasi industri; dan
  11. Infrastruktur penunjang standarisasi industri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

 

 

                                                                                                Ditetapkan di Watampone

                                                                                                Pada Tanggal

                                                                                                Bupati Bone

 

 

 

 

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR….TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BONE TAHUN 2019-2039

  1. UMUM

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (sustanable) dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri.

 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga mengahasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut denganRPIK.

 

Kabupaten Bone menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten yang dituangkan dalam RPIK. Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan- kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

  1. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

 

Pasal 2

Cukup jelas.

 

Pasal 3

Cukup jelas.

 

Pasal 4

Cukup jelas.

 

Pasal 5

Cukup jelas.

 

Pasal 6

Cukup jelas.

 

Pasal 7

Cukup jelas.

 

Pasal 8

Cukup jelas.

 

Pasal 9

huruf a

Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah;Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah.

Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah:

penciptaan nilai tambah komoditas;

ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud; dorongan inovasi komoditas; ketersediaan sumber energi;

 

huruf b

Nilai Tambah Sosial/Penyerapan Tenaga Kerja dan peningkatan kesejahteraan; Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :

  1. penyerapan tenaga kerja;
  2. peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat;
  3. peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat;
  4. peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup;

 

huruf c

Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam; Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir.

Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah :

  1. stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah);
  2. volume Bahan Baku yang mencukupi;
  3. kontinuitas pasok bahan baku;
  4. kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi;
  5. rantai pasok;
  6. perubahan dari setiap titik rantai dan nilai;
  7. ketersediaan bahan-bahan penolong;
  8. dukungan letak geografis bagi komoditas;
  9. dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas;

 

huruf d

Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar; Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah.

Beberapa indikator dari faktor ini adalah:

  1. jangkauan/akses pasar regional;
  2. jangkauan/akses pasar nasional;
  3. jangkauan/akses pasar internasional;
  4. kondisi persaingan;
  5. dukungan infrastruktur pemasaran;

 

huruf e

Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah; di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini.

Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:

  1. posisi komoditas dalam renstra daerah;
  2. posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait;
  3. dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas

 

huruf f

Dukungan sumber daya manusia; Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersedian dan kualitas.

Indikator-indikator dari faktor ini mencakup :

  1. kompetensi sumber daya manusia daerah;
  2. ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi;
  3. sertifikasi;

 

huruf g

Prestise Daerah; Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/image daerah ditinjau dari:

  1. kekhasan/keunikan;
  2. kemampuan mengangkat kebanggaan daerah;

 

huruf h

Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat; Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan.

Faktor ini ditinjau dari:

  1. respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri;
  2. kesiapan psikologis masyarakat;

 

huruf i

Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah; Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparat birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih);

 

huruf j

Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha; Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor:

  1. respon pelaku usaha;
  2. kesiapan teknologi;
  3. kompetensi pengusaha;
  4. peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha;

 

Pasal 10

Industri Unggulan Kabupaten Bone:

huruf a

cukup jelas

 

huruf b

cukup jelas

 

huruf c

cukup jelas

 

huruf d

cukup jelas

 

huruf e

cukup jelas

 

Huruf f

 

Potensi Industri yang ada dan dapat dikembangkan di Daerah:

  1. Pengolahan Hasil Perikanan
  2. Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan
  3. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
  4. Industri Pengolahan Hasil Peternakan
  5. Industri Pengolahan Hasil TanamanSayuran
  6. Industri Pengolahan Hasil TanamanBuah-buahan
  7. Industri Olahan Pertambangan
  8. Industri Kerajinan
  9. Industri Furniture

 

Pasal 11

Cukup jelas.

 

Pasal 12

Cukup jelas.

 

Pasal 13

Cukup jelas.

 

Pasal 14

Cukup jelas.

 

Pasal 15

Cukup jelas.

 

Pasal 16

Cukup jelas.

 

Pasal 17

Cukup jelas.

 

Pasal 18

Cukup jelas.

 

Pasal 19

Cukup jelas.

 

Pasal 20

 

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

 

Pasal 22

Cukup jelas.

 

Pasal 23

Cukup jelas.

 

Pasal 24

Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE

 

 

 

 

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR …. TAHUN ……..

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BONE TAHUN 2019-2039

 

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BONE TAHUN 2019-2039

 

  1. VISI DAN     MISI     PEMBANGUNAN     INDUSTRI KABUPATEN BONE

 

  • Isu Strategis Pembangunan Industri Kabupaten Bone

 

Isu-isu Strategis Pada Bidang Perindustrian Kabupaten Bone antara Lain :

  1. perkembangan teknologi dimasa depan dengan fokUs aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan dan lingkungan akan berpengaruh pada perkembangan industri di daerah sehingga perlu disiapkan sistem strategi ahli teknologi dengan inovasi teknologi produksi;
  2. kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB relatif masih rendah;
  3. percepatan pembentukan kawasan industri dan penumbuhan sentra-sentra industri;
  4. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian mengenai pengembangan industri yang potensial untuk mendorong pengembangan produk unggulan daerah;
  5. produk-produk hasil IKM pemasarannya bersifat lokal, belum mampu menembus pasar nasional maupun internasional;
  6. terbatasnya kemampuan dan aset modal, mutu produksi, yang masih rendah dan teknik produksi masih sederhana;
  7. populasi usaha industri kecil yang masih terbatas juga kemampuan mengakses pasar dengan struktur yang belum kokoh. Belum berkembangnya industri manufaktur pengolahan yang berbasis

 

  • Visi dan Misi RPIK Kabupaten Bone

 

Dengan memperhatiakn Visi Misi pembangunan daerah Kabupaten Bone, Visi, Misi dan strategi Pembagunan industri nasional, visi misi pembangunan industri Provinsi Sulawesi Selatan, dan Visi Misi Dinas, maka Visi Pembangunan Industri Kabupaten Bone adalah :

 

Indutri Unggulan yang Inovatif, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera 2039

 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Bone mengemban misi sebagai berikut:

  1. Menumbuhkembangkan industri komoditas unggulan daerah yang inovatif, berdaya saing, mandiri dan sejahtera;
  2. Menumbuhkembangkan dan mengoptimalkan hilirisasi terpadu untuk meningkatkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan kompetensi industri daerah;
  3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi sektor industrii secara komprehensif menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.
  • Tujuan dan   Sasaran   Pengembangan   Industri   Kabupaten Bone

 

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Bone 2019-2039 adalah:

  1. Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang mandiri dan sejahtera;
  2. Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri agro dan meningkatkan volume, varian dari nilai ekspor produk-produk industri;
  3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah ke dalam sektor industri;
  4. Meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri;
  5. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlansungan eksistensi industri daerah dan menciptakan industri-industri baru.

 

Sasaran   yang   ditempuh   untuk   mencapai   visi   dan   misi pembangunan Kabupaten Bone 2019-2039 adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor industri daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang sejahtera dan mandiri;
  2. Meningkatkan kontribusi sektor industri daerah terhadap PDRB dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang sejahtera dan mandiri;
  3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah ke dalam sektor;
  4. Meningkatkan arus investasi ke dearah melalui sektor industri;
  5. Terwujud dan terciptanya industri-industri baru.

 

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

  1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone;
  2. perkembangan ekonomi nasional, regional, dan global yang dapat mendukung ekspor hasil indutri Kabupaten Bone;
  3. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
  4. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
  5. kualitas dan kompetensi sumber daya manusia industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
  6. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
  7. koordinasi antar perangkat daerah Kabupaten Bone dan dengan Provinsi/kementrian/lembaga dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan

 

  1. DASAR PEMIKIRAN YANG MELANDASI VISI DAN MISI RPIK BONE
    • Visi dan Misi RPJP Kabupaten Bone

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Bone tahun 2018-2023 adalah:

“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”

 

Keterkaitan visi Kabupaten Bone dengan visi  Nasional dan visi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu: Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing Dan Sejahtera, memiliki peran terhadap perwujudan visi Nasional Tahun 2025, yaitu : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, serta visi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu:

 

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

 

Visi Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalammya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat kabupaten bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.

Masyarakat Bone yang Sejahtera mengandung makna semakin meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebetuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang relegius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Misi

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Bone

tersebut ditempuh berbagai misi sebagai berikut:

  1. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
  2. mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
  3. meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya;
  4. mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan;
  5. mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik;
  6. meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

 

  • Visi Pembangunan Industri Nasional

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” yang bercirikan:

  1. Struktur industri   nasional   yang   kuat,   dalam,   sehat,   dan berkeadilan;
  2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
  3. Industri yang berbasis inovasi dan

 

Dalam   rangka   mewujudkan   visi   tersebut,   pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

  1. meningkatkan peran   industri   nasional   sebagai   pilar   dan penggerak perekonomian nasional;
  2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
  3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
  4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
  5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
  6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
  7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara

 

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

  1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
  2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
  3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri;
  4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
  5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
  6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
  7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
  8. melakukan pembangunan industri hijau;
  9. melakukan pembangunan industri strategis;
  10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
  11. meningkatkan kerjasama internasional bidang

 

  • Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

 

Telahaan Visi Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati Bone Tahun 2016-2021 termaktub pada isu strategis pembangunan Kabupaten Bone yakni pengembangan ekonomi potensial dan UMKM.

 

  1. Visi dan Misi Bupati

 

– V i s i

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023 adalah: “Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, Dan Sejahtera

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Bone. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Bone dapat di jelaskan sebagai berikut:

MANDIRI: kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

BERDAYA SAING: mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

SEJAHTERA: mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktrur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

– M i s i

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam Pemerintahan Kabupaten Bone untuk periode 2018 – 2021, sebagai berikut :

  1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
  2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
  3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
  4. Mengotimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
  5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
  6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

 

PROGRAM UNGGULAN

MANDIRI

  1. Program peningkatan pemerataan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
  2. Program peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga medis dan paramedis
  3. Penerapan inovasi dibidang kesehatan berbasis kearifan lokal
  4. Program peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
  5. Penerapan inovasi dibidang pendidikan berbasis kearifan lokal
  6. Program pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan anak serta masyarakat penyandang disabilitas
  7. Program pengentasan kemiskinan by name by address

BERDAYA SAING

  1. Program penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan
    Pembangunan dan Pemanfaatan Pusat Layanan Keselamatan Terpadu (Savety Center)
  2. Program pewilayahan komoditas unggulan sumber daya alam berbasis desa/kelurahan
  3. Program Menjadikan Bone sebagai Pusat Kebudayaan Bugis di Indonesia
  4. Program pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan luar kota (membangun desa menata kota)
  5. Program layanan data terpusat untuk pengembangan potensi dan kemudahan peluang investasi (Potential Region Dashboard)
  6. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam

SEJAHTERA

  1. Penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa
  2. Pembangunan pusat ekonomi kawasan kecamatan dan peningkatan bantuan modal usaha bagi industri dan UKMK.
  3. Program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
  4. Program pengembangan kehidupan beragama dan pemberian insentif Imam Mesjid dan Guru Mengaji.
  5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan pertanian serta pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
  6. Program pelatihan calon tenaga kerja berbasis desa/kelurahan serta fasilitasi penempatan dan pembinaan tenaga kerja
  7. Program bantuan hukum untuk masyarakat miskin

 

 

  • Visi dan Misi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

 

Visi Dinas Perindustrian kabupaten Bone adalah:

 

“TERWUJUDNYA EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERINDUSTRIAN DAN PENGELOLALAAN SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

 

Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi sebagai berikut :

  1. meningkatkan kualitas Kelembagaan, Usaha dan sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro dan
  2. meningkatkan dan mengembangkan Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan penguatan inovasi dan
  3. mendorong tumbuhnya pusat industri melalui kawasan industri dan sentra-sentra Industri Kecil Menengah
  4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, perencanaan, sarana dan prasarana serta anggaran pendukung pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Industri.

 

Visi tersebut mengandung makna bahwa organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone memiliki hasrat yang kuat dalam mengelola industri, sumber daya mineral dan energi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diwilayah Kabupaten Bone untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, dengan resiko lingkungan sekecil-kecilnya.

 

Dalam rangka mewujudkan visi dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, maka perlu diwujudkan dalam pelaksanaan misi, adapun misinya antara lain :

  1. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, disiplin dan motivasi kerja sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima;
  2. Meningkatkan peran perindustrian,energi dan sumber daya mineral bagi kesejahteraan masyarakat;
  3. Mengembangkan konservasi industri dan energi sumber daya mineral;
  4. Mengembangkan sistem informasi dan kualitas database perindustrian dan energy sumber daya mineral;
  5. Mendorong peran serta pengusaha pertambangan dan energi dalam pemberdayaan masyarakat lingkar usaha pertambangan;
  6. Mengembangkan sinergitas dan aksesibilitas antara Instansi terkait.
  7. Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan pertambangan yang berdaya guna dan berkelanjutan.
  8. Mendorong pengembangan energi alternatif (energi baru terbaharukan).

 

 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Bone:

 

TUJUAN :

  1. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
  2. Meningkatkan sarana dan prasarana;
  3. Meningkatkan potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan;
  4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwirausaha di bidang kegiatan Agrobisnis dan Agro Industri yang berbasis Sumber Daya;
  5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwirausaha di bidang kegiatan Agrobisnis dan Agro Industri yang berbasis Sumber Daya;
  6. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pembina IKM dan UDKM;
  7. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen;
  8. Meningkatkan produksi guna memperbesar peran sektor pertambangan dan energi dalam penerimaan PDRB dan PAD Kabupaten Bone;
  9. Meningkatkan ketersediaan energi dan air tanah untuk kebutuhan masyarakat;
  10. Mengoptimalkan produksi dan ketersediaan bahan tambang dan air tanah dengan senangtiasa memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan;
  11. Mempertahankan kelestarian sumber-sumber energi;
  12. Meningkatkan pendayagunaan potensi dan lingkungan tambang sesuai kewenangan;
  13. Meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan dan energi;
  14. Meningkatkan dukungan sistem informasi pertambangan dan energi;
  15. Meningkatkan profesionalitas pelayanan informasi;
  16. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dunia usaha pertambangan dan energi dalam pemberdayaan masyarakat wilayah lingkar usaha pertambangan dan energi;
  17. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat wilayah lingkar usaha pertambangan dan energi;
  18. Meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan pertambangan dan energi antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten Kota;
  19. Meningkatkan kualitas database potensi pertambangan dan energi.

SASARAN :

Dengan mengacu pada Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatnya SDM yang memiliki kapasitas dalam pengembangan;
  2. Meningkatnya sarana dan prasarana;
  3. Meningkatnya jumlah IKM yang memanfaatkan sumberdaya alam menjadi produk olahan;
  4. Bertambahnya jumlah wirasuaha baru;
  5. Meningkatnya ketrampilan pelaku usaha dalam proses produksi, penguasaan teknologi dan pengembangan jaringan pemasaran;
  6. Meningkatknya kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha;
  7. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme pembina IKM dan UDKM;
  8. Peningkatan pengawasan produksi;
  9. Tersedianya database produksi tambang dan penjualan energi;
  10. Peningkatan tahapan kegiatan sektor pertambangan dan energi;
  11. Terinventarisasinya potensi air tanah dan kebutuhan energi;
  12. Tersedianya energi alternatif yang memanfaatkan potensi sumber energi setempat;
  13. Terpenuhinya kebutuhan listrik, bahan bakar, dan air bersih untuk masyarakat;
  14. Peningkatan pengawasan produksi tambang dan pemanfaatan air tanah;
  15. Terlaksananya kegiatan penambangan yang baik dan benar;
  16. Terlaksananya kegiatan reklamasi dan pemulihan lingkungan;
  17. Terjaganya ekosistem disekitar sumber energi;
  18. Meningkatkan kegiatan survei dan penelitian sumber EBT;
  19. Sosialisasi pemanfaatan lahan sekitar sumber EBT;
  20. Penataan lahan sesuai dokumen reklamasi dan RPT;
  21. Sosialisasi pemanfaatan lahan reklamasi bagi masyarakat sekitar;
  22. Peningkatan pembinaan dan pengwasan sektor pertambangan dan energi;
  23. Pengelolaan data pertambangan dan energi berbasis SIG;
  24. Tersedianya perangkat SIG dan media penyebarluasan informasi pertambangan dan energi;
  25. Tersedianya SOP pelayanan dan struktur atau mekanisme pengaduan;
  26. Peningkatan SDM Aparatur pengelola pelayanan;
  27. Dukungan nyata dari instansi terkait;
  28. Peningkatan program dan kegiatan Comdev dan CSR;
  29. Peningkatan pelibatan masyarakat lingkar tambang dalam perumusan program Comdev dan CSR;
  30. Peningkatan kesadaran pelaku usaha akan tanggung jawabnya terhadap program Comdev dan CSR;
  31. Peningkatan pelibatan masyarakat lingkar tambang dalam perumusan program Comdev dan CSR;
  32. Meningkatkan komunikasi antara pelaku usaha dan masyarakat serta instansi terkait;
  33. Terfasilitasinya program pemberdayaan masyarakat;
  34. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait;
  35. Pembuatan regulasi yang menguntungkan secara bersama;
  36. Peningkatan penyediaan data yang berbasis SIG;
  37. Peningkatan kegiatan survey.
  • STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

 

  • Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Bone dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

  1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan sustainable;
  2. Menumbuhkembangkan industri pengolahan sumber daya unggulan yang meliput ikan, kakao, dan gula aren dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
  3. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
  4. Dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
  5. Perbaikan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
  6. Kerjasama antar institusi terkait (pusat-daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya);
  7. Terbangun peningkatan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;
  8. Mewujudkan Kawasan Industri sesuai perencanaan.
    • Program Pembangunan Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Pilihan Perindustrian tersebut adalah :

  1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dengan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi
  2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan
  3. Program Peningkatan Kemampuan Industri, dengan Pembinaan Kemampuan Teknologi
  4. Program Penataan Struktur Industri, dengan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster
  5. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, dengan Pembinaan dan pengembangan sentra-sentra produktif.

 

  • Penetapan   Sasaran    dan   Program    Pengembangan   Industri Unggulan Kabupaten Bone.

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

 

Tabel 3

Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Kabupaten Bone Tahun 2019-2039

 

No Faktor Penjelasan
1. Nilai           Tambah Ekonomis/Peningk atan      Pendapatan Daerah Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah:

a.  Penciptaan nilai tambah komoditas;

b.   Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud;

c.    Dorongan inovasi komoditas;

d.   Ketersediaan sumber energi.

2. Nilai           Tambah Sosial/Penyerapan TK & peningkatan kesejahteraan Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :

a.      Penyerapan tenaga kerja;

b.     Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat;

 

No Faktor Penjelasan
    e.    Peranan        terhadap        peningkatan kesehatan masyarakat;

f.     Peranan         terhadap         pelestarian lingkungan hidup;

g.    Transper Teknologi.

3. Ketersediaan     dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :

a.      Stabilitas    ketersediaan     bahan    baku (domestik atau lintas daerah);

b.     Volume Bahan Baku yang mencukupi;

c.      Kontinuitas pasok bahan baku;

d.     Kemungkinan Intensifikasi/ Ekstensifikasi;

e.      Rantai pasok;

f.        Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai;

g.      Ketersediaan bahan-bahan penolong;

h.     Dukungan       letak       geografis       bagi komoditas;

i.        Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas.

4. Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:

a.        Jangkauan/akses pasar regional

b.        Jangkauan/akses pasar nasional

c.         Jangkauan/akses pasar internasional

d.        Kondisi persaingan

e.         Dukungan infrastruktur pemasaran

5. Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung                              kesinambungan           dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:

a.     Posisi komoditas dalam renstra daerah;

b.   Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait;

c.    Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas.

 

 

No Faktor Penjelasan
6. Dukungan Sumber Daya Manusia Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersedian dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup :

a.  Kompetensi SDM daerah;

b. Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi;

c.  Sertifikasi.

7. Prestise Daerah Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/image daerah ditinjau dari:

a.  Kekhasan/keunikan;

b.Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah.

8. Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari:

a.  Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri;

b.  Kesiapan psikologis masyarakat.

9. Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparat birokrasi siap dan memberikan  respon positif terhadap komoditas terpilih).
10. Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor:

a.  Respon pelaku usaha;

b.  Kesiapan teknologi;

c.  Kompetensi pengusaha;

d.  Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha.

Sumber: RPIK Kabupaten Bone

 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas serta memperhatikan RPIN, RPIP dan hasil focus group discussion (FGD) dalam Ekspos I dan II, maka ditetapkan beberapa Industri Unggulan prioritas Kabupaten Bone yang dapat dikembangkan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

 

Tabel

Industri Unggulan Kabupaten Bone 2019-2039

 

No Industri Unggulan Jenis industri Lokasi unggulan dan potensial (Kecamatan)
1 Pengolahan ikan 1.    Ikan awet dan fillet

2.    Surimi

3.    Pengalengan ikan

4.    Pengasapan ikan

5.    Tepung ikan

6.    Makanan berbasis ikan

7.    Suplemen dan pangan fungsional berbasis ikan

1.    Ungulan; kajuara, salomekko, barebbo, ajangale, tellu limpoe

2.    Potensial; Tonra, Mare, Sibulue, TR Timur dan Libureng

2 Pengolahan Kakao 1.     Cocoa liquor

2.     Cocoa butter

3.     Cocoa cake

4.     Cocoa powder

5.     Biji coklat permentasi

6.     Makanan dan minuman berbasis coklat

7.     Suplemen dan pangan berbasisi kakao

1.    Unggulan; Tonra, Libureng, Barebbo, Ponre, Lappariaja, Lamuru, Bengo, Awangpone

2.    Potensial; Kahu, Patimpeng, Ulaweng

3 Pengolahan jagung 1.    Pakan ternak

2.    Tepung jagung

3.    Pati jagung

4.    Gula jagung

5.    Minyak jagung

6.    Industri makanan dan minuman ringan

7.    Farmasi

1.    unggulan; Kajuara, Ulaweng

2.    potensial; Lamuru, Tellu Siattinge, Amali, Ajangale, Dua boccoe

4 Pengolahan gula aren 1.     industri olahan gula aren dan gula semut skala menengah

2.     industri olahan gula aren dan gula semut skala besar bagi ekspor

3.     industri minuman penyegar

4.     industri gula rendah kalori

5.     industri obat-obatan

1.    potensial; Bontocani, Ponre, Tellu Limpoe, Bengo

2.    potensial; Kahu, Barebbo, Ajangale

 

Sumber data; RPIK Kabupaten Bone

  • Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra IKM.

Tabel 7.

Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2019 – 2039

 

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 A Pengembangan WPPI   √   √   √   √
 B Pengembangan KPI          
 1

 

 

 

 

Evaluasi KPI Yang sudah ditentukan dalam RTRW

Kabupaten Bone  tahun 2012-2032, untuk dikaji menurut focus pada industry prioritas daerah yang akan dikembangkan.

  √   √   √   √
 C Pembangunan Sentra IKM          
 1

 

 

Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM, dengan prioritas di kecamatan sentra-sentra produksi  √  √  √  √
2 Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM pangan dan sentra IKM Kreatif  √  √  √  √
3 Pembentukan Kelembagaan sentra IKM pangan dan IKM Kreatif oleh Pemerintah Kabupaten Bone  √  √  √  √
4 Pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Bone atau investor untuk pembangunan sentra IKM Pangan  √  √  √  √
5 Pembangunan infrastruktur untuk mendukung IKM pangan  √  √  √  √
6 Pembangunan sarana dan prasaran sentra, termasuk diantarannya workshop / pusat promosi  √  √  √  √
 7 Insentif khusus untuk IKM dalam sentra  √  √  √  √

 

 

  • Pembangunan Sumber Daya Industri

 

  • Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Tahun 2019-2039

 

Tabel 8

Program Pengembangan SDM Industri Kabupaten Bone

Tahun 2019 – 2039

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Peningkatan kemampuan SDM petani /nelayan khsususnya rumput laut, kakao, jagung, dan gula aren        
a Training/diklat intensifikasi kelautan, perikanan, tanaman pangan, dan perkebunan        
 

b

Workshop/short course standar pasca panen   √   √   √   √
 2 Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri        
 a

 

 

Workshop/short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri  √  √  √  √
b

 

Pendidikan industry khususnya rumput laut, ikan, kakao, jagung, dan gula aren bagi aparat Daerah/ Training of trainers (ToT) aparat Pemerintah Daerah terkait dalam teknis dan  manajemen industry  √  √  √  √
3 Pengembangan Balai/Sentra Pelatihan Industri/ Lembaga Pendidikan Komoditas dan Industri unggulan      √  √

 

  • Pemanfaaatan, penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya

Tabel 9

Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam di Kabupaten Bone Tahun 2019 – 2039

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktivitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkunga, khususnya rumput laut, ikan, kakao, jagung dan gula aren.        
a Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implmentasi penerapan teknologi budidaya intensif)
 

b

Fasilitasi alsintn, bibit unggul dan pupuk  
 c Pengendalian hama dan penyakit tanaman
 2

 

 

Peningkatan jalan usaha tani ( ke sumber-sumber bahan baku industri)
3

 

Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri        
a Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen ü ü ü ü
b Fasilitasi sarana/peralatan pasca panen ü ü ü ü
c Monitoring hasil dan standarisasi ü ü ü ü

 

  • Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi

Tabel 10

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

di Kabupaten Bone Tahun 2019 – 2039

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Penerapan standar mutu (SNI/ISO/HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant) ü ü ü ü
2 Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri)
 3

 

Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Balitri Puslitbun, Batan, BPPT, Balai Besar Penelitian ikan, kakao, jagung dan gula aren. ü

 

 

 

  • Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan

 

Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi ini, mengacu pada kegiatan ekonomi kreatif, antara lain:

 

  1. Periklanan;
  2. Arsitektur;
  3. Pasar Barang Seni;
  4. Kerajinan;
  5. Desain;
  6. Film, Video, Fotografi;
  7. Permainan Interaktif;
  8. Musik;
  9. Seni Pertunjukan;
  10. Penerbitan dan Percetakan;
  11. Layanan Komputer dan Piranti Lunak;
  12. Radio dan Televisi;
  13. Riset dan

 

Tabel 11

Program Pengembangan dan Pemanfaatan kreativitas dan Inovasi  di Kabupaten Bone Tahun 2019 – 2039

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Pemanfaatan media informatik a dan e-market secara profesional ( termasuk informasi harga untuk petani, dll.) ü ü ü ü
2 Kerjasama pengembangan produk dan market (dengan lembaga penelitian assosiasi, dll.)
 

3

Pengembangan ‘branded’ produk Kabupaten Bone.

 

 

 

 

  • Penyediaan Sumber

 

Tabel 12

Program Penyedian Sumber Pembiayaan

di Kabupaten Bone Tahun 2019 – 2039

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Fasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif bagi industri pengolahan untuk perluasan kapasitas; ü ü ü ü
2 Fasilitasi kerjasama kemitraan pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/bank
3 Bimbingan/training management financial ü ü ü  
4 Bekerjasama dengan lembaga keuangan internasional untuk dukungan pembiayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bone. ü ü ü ü
 

5

Fasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja ekspor.

 

Tabel 13

Program Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bone

Tahun 2019 – 2039

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Perencanaan sistem pengelolahan limbah industri dengan penerapan (reduce, re-use, recycle) berbasis teknologi ramah lingkungan ü ü ü ü
2 Kampanye produk industri sebagai green product melalui media masa, leaflet, inflight magazine (LN dan DN)
3 Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolahan lingkungan hidup ü ü ü ü

 

 

Tabel 14

Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2019 – 2039

 

 

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Review terhadap pengembangan KI dan KPI dalam RTRW Kabupaten Bone, untuk disesuaikan dengan pengembangan Sentra IKM ü      
2 Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM Pangan
3 Penyusunan rencana pembangunan, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan) Sentra Industri Kecil Menengah. ü ü    
4 Review terhadap pelaksanaan Sentra IKM, untuk rencana lebih  lanjut pengembangan kawasan industri ü      
5 Survey dan pemetaan potensi pembangunan kawasan industri ü      
 

6

Penyusuna rencana pembangunan, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan) Kawasan Industri

 

  • Jaringan Energi dan Kelistrikan

 

Tabel 15

Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2019 – 2039

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Perencanaan dan Koordinasi:

a)    Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;

b)    Pengembangan sumber energi yang terbarukan;

c)    Diversifikasi dan konservasi energi; untuk mendukung rencana pembangunan industri kabupaten.

 

 

 

 

     
2 Pelaksanaan:

a)    Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;

b)    Pengembangan sumber energy yang terbarukan;

c)    Diversifikasi dan konservasi energi;

d)    Pemgembangan industri pendukung pembangkit energy

 

 

  • Jaringan Telekomunikasi

 

Tabel 16

Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2019 – 2039

 

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Perencanaan:

Antar Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Asosiasi Provider Telepon Seluler, PT Telkom Kabupaten Bone, dalam penyusunan rencana penyedian telekomunikasi, berupa sarana komunikasi dan transmisi data, untuk mendukung pembangunan sentra IKM

ü      
2 Pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung pembangunan industri di Sentra IKM
3 Peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan transmisi data di area sentra IKm     ü ü

 

  • Jaringan Sumber Daya Air

 

Tabel 17

Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2019 – 2039

 

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Perencanaan dan Koordinasi antar Dinas Binamarga, Dinas Pengairan, PDAM Kabupaten Bone, dalam penyusunan rencana penyedian sumber daya air, untuk mendukung pembangunan sentra IKM ü      
2 Pembangunan sumber daya air untuk mendukung pembangunan industri di Sentra IKm
3 Pembangunan konservasi sumber daya air.   ü ü  
4 Peningkatan kualitas jaringan sumber daya air terutama di area sentra IKM   ü ü ü

 

 

  • Jaringan Sanitasi

Tabel 18

Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2019 – 2039

 

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Perencanaan dan Kooordinasi:

Antar BPLH, Dinas PU, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bone, Bapeda, Dinas Pengairan dan Dinas Kesehatan dalam penyusuna rencana penyedian jaringan sanitasi:

a)    Saliran buangan air hujan (drainase) &

b)    Saluran buangan air kotor (sewerage) di kawasan sentra IKM

ü      
2 Pembangunan jaringan sanitasi untuk mendukung pembangunan industri di Sentra IKM.
3 Peningkatan kualitas jaringan sanitasi terutama di area sentra IKM   ü ü  
4 Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi   ü ü ü

 

  • Jaringan Transportasi

Tabel 19

Program Pengembangan Jaringan Transportasi Tahun 2017 – 2037

 

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Peningkatan jaringan Jalan        
a. Pengawasan dan Koordinasi: antar Dinas PU, BPLH, Dinas Perhubungan, Asperindo, DLLAJR, Organda dalam penyusunan rencana penyedian prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan sistem logistik di area sentra IKM Kabupaten Bone
b. Percepatan Pembangunan Jalan-Jalan Baru (khususnya yang menghubungkan lokasi IKM dengan sumber-sumber produksi bahan baku industri) ü ü ü ü
4 Peningkatan Kapasitas Pelabuhan        
a. Pembangunan Pelabuhan dan Terminal ü ü ü ü

 

  

Tabel 20

Program Pembangunan Sistem Informasi Industri

Tahun 2019-2039

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan Sistem Informasi Industri Kabupaten Bone ü      
2 Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database industri daerah Kabupaten Bone.
3 Menyiapkan data dasar pada database industri Kabupaten Bone ü      
4 a)    Penyiapan data center,

b)    Penyiapan perangkat keras,

c)    Pengembangan perangkat lunak,

d)    Penyelenggaraan sosialisasi

e)    Penyelenggaraan diklat peningkatan kompetensi SDM pengelola.

ü ü ü  
5 a)    Pengembangan model sistem industri,

b)    Pengembangan decision support system, expert system, business intelligence, dan knowledge management industri nasional,

c)    Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodic,

d)    Publikasi laporan hasil analisis industri.

  ü ü  
 

6

a)    Kerjasama interkoneksi dengan badan dan dinas terkait.

b)    Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah provinsi.

c)    Kerjasama interkoneksi dengan pusat.

 

Tabel 21

Program Pembangunan Infrastruktur Standarisasi Industri

Tahun 2019-2039

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Penyedian dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri untuk IKM di Wilayah Kabupaten Bone bila memungkinkan. ü ü ü ü
2 Kerjasama pengujian produk IKM Kabupaten Bone dengan Balai Riset dan Standarisasi Industri

 

Tabel 22

Program Pemberdayaan IKM

Tahun 2019-2039

No Program Tahun
2024 2029 2034 2039
 1 Pembinaan kemitraan dengan industri besar Kabupaten Bone untuk dapat melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya; ü ü ü  
2 Meningkatkan akses IKM Kabupaten Bone terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM;
3 Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standaedisasi, procurement dan pemasaran bersama; ü ü ü  
4 Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM; ü ü ü ü
5 Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran domestik dan ekspor; ü ü ü ü
6 Menghilangkan bias kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil; ü ü ü ü
7 Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL; ü ü ü ü
8 Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan pengembangan ü ü ü ü
 

9

Kerjasama kelembagaan dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi; ü ü ü ü
 

10

Pemberian fasilitas bagi IKM yang mencakup:

a)    Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;

b)    Bantuan dan bimbingan teknis;

c)    Bantuan bahan baku dan bahan penolong, serta mesin atau peralatan;

d)    Pengembangan produk;

e)    Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;

f)     Bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;

g)    Penyedian kawasan industri untuk IKM

h)    Pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

 

 PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RIPK) Bone Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional.

Dokumen RPIK Bone Tahun 2019-2039 sangat relevan dengan Dokumen Rencana Jangka Panjang Kabupaten Bone dan merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Bone.

RPIK Bone Tahun 2019-2039 dijadikan referensi dan acuan bagi:

 

  1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dalam merumuskan dan memformulasi kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis dibidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kabupaten; dan
  2. Bupati dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Dokumen RPIK Bone Tahun 2019-2039 ini juga disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, terutaman yang terkait dengan pembangunan industri.

Akhirnya, dokumen RPIK ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi DRPD Kabupaten Bone dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri di Kabupaten Bone sejalan aspirasi masyarakat.